Penulis : Dr. Yudhistira Adwimurti, S.E., M.Si., CTA., CTT., CPFI., CGAP., CBAS., CPMO., CIAS., CFAP. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta
Jakarta, 24 April 2026.
Editor : Favian Saputra
Daily Nusantara, Opini – Ada satu kebenaran lama dalam sejarah kekuasaan yang kini sedang diuji ulang di hadapan mata kita: bangsa yang menguasai laut, menguasai perdagangan; bangsa yang menguasai perdagangan, menentukan nasib orang lain. Alfred Thayer Mahan menulisnya pada 1890. Lebih dari satu abad kemudian, kalimat itu tidak terasa usang. Ia terasa seperti baru ditulis kemarin.
Dalam rentang waktu kurang dari dua belas bulan, dunia menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi bersamaan dalam satu periode: empat titik penyempitan jalur laut paling kritis di bumi — Hormuz, Bab al-Mandeb, Suez, dan Panama semuanya terguncang dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan di ujung timur rantai gangguan itu, ada satu selat yang namanya mulai disebut dengan nada berbeda di ruang-ruang strategi Washington dan Beijing: Selat Malaka. Selat yang kebetulan berbatasan langsung dengan Indonesia.
Ini bukan kebetulan yang menyenangkan.
PENTAGON YANG SEDANG PANIK
Pemecatan Menteri Angkatan Laut Amerika John Phelan oleh pemerintahan Donald Trump pada April 2026 tampak seperti urusan internal Washington. Tetapi membacanya hanya sampai di sana adalah kesalahan. Yang sesungguhnya terjadi adalah pengakuan pahit: Amerika sedang kalah dalam perlombaan galangan kapal melawan China, dan Washington tidak punya banyak waktu lagi untuk berlakon tenang.
Phelan pergi karena konflik soal kecepatan. Ia dianggap tidak cukup cepat mendorong percepatan produksi armada laut. Penggantinya, Hung Cao, masuk dengan satu pesan yang jelas kepada seluruh industri pertahanan Amerika: era reformasi bertahap sudah berakhir. Armada China telah melampaui jumlah kapal tempur AS secara numerik, dan galangan kapal Amerika menghadapi hambatan struktural yang berat — dari kekurangan tenaga ahli hingga kapasitas produksi yang tidak bisa tumbuh secepat yang dibutuhkan.
Respons Trump adalah program “Golden Fleet” senilai lebih dari 65 miliar dolar untuk membangun 34 kapal baru, termasuk kelas kapal tempur yang secara demonstratif diberi nama “Trump-class,” dengan kapal pertamanya direncanakan bernama USS Defiant. Nama itu bukan kebetulan. Ini adalah pernyataan politik yang ditujukan kepada Beijing: Amerika tidak akan menyerahkan dominasi lautnya tanpa perlawanan habis-habisan.
China, tentu saja, tidak sedang menunggu. Kapal induk Fujian resmi masuk dinas pada November 2025 — kapal induk ketiga Beijing, pertama yang menggunakan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik, teknologi yang selama ini hanya dimiliki oleh Amerika. Dalam uji cobanya, Fujian sudah meluncurkan jet tempur siluman J-35 dan pesawat peringatan dini KJ-600. Kesiapan penuhnya masih terus dibangun, tetapi pesannya sudah terkirim: China bukan lagi penantang. Ia sudah menjadi pesaing yang setara.
“Dua kekuatan besar sedang berlari. Dan Selat Malaka ada di tengah lintasan mereka.”
HORMUZ: KETIKA SELAT MENJADI SENJATA
Sementara Washington membangun kapal, konflik Iran memaksa Amerika mengunci sumber dayanya di tempat lain. Pada awal April, ada rancangan gencatan senjata dua tahap antara AS dan Iran yang sempat menimbulkan harapan bahwa Selat Hormuz akan kembali terbuka. Harapan itu tidak bertahan lama.
Amerika mempertahankan blokade terhadap pelayaran Iran. Iran membalasnya dengan menyita kapal-kapal di sekitar Hormuz. Pada 19 April, AS menyita kapal Iran Touska. Sehari kemudian, Iran menyita dua kapal lain dan menyatakan dengan tegas: tidak ada pembicaraan tentang pembukaan Hormuz sebelum blokade dicabut. Houthi, yang aktivitasnya di Bab al-Mandeb belum benar-benar mereda, menyatakan siap masuk kembali ke dalam konflik jika diperlukan.
Yang terjadi di sini bukan sekadar konflik militer. Ini adalah apa yang oleh para ekonom rantai pasok disebut sebagai concurrent multi-node disruption — gangguan yang menghantam beberapa simpul kritis jaringan perdagangan global secara bersamaan. Hormuz terkunci, Suez berbahaya, Panama padat dan mahal (harga slot lelangannya menembus satu juta dolar). Dalam kondisi seperti itu, kapal-kapal tidak punya pilihan selain memutar jauh melewati Tanjung Harapan — menambah 10 hingga 14 hari perjalanan per putaran, yang langsung ditranslasikan menjadi kenaikan biaya frakht, premi asuransi perang, dan tekanan biaya di seluruh rantai pasok global.
MALAKA NAIK KELAS, INDONESIA DI PERSIMPANGAN
Di sinilah Selat Malaka masuk dalam kalkulasi yang berbeda dari biasanya. Ketika semua jalur alternatif sedang terguncang atau mahal, Malaka tidak lagi sekadar salah satu dari beberapa opsi. Ia menjadi satu-satunya koridor yang masih relatif dapat diandalkan untuk menghubungkan Samudra Hindia dengan Asia Timur.
Bagi China, ini menguatkan apa yang sudah lama dikenal di lingkaran strategi Beijing sebagai “Dilema Malaka”: sekitar 80 persen impor energi China melewati selat ini. Selama jalur itu berada di luar kendali penuh Beijing, China tidak pernah bisa merasa benar-benar aman secara energi. Ketika Hormuz bergolak, dilema itu semakin dalam. Tekanan bagi Beijing untuk memastikan akses ke Malaka dengan cara-caranya sendiri pun semakin keras.
Bagi Washington, logikanya berkebalikan namun sama kuatnya. Semakin vital Malaka bagi pasokan energi China, semakin besar insentif AS untuk memastikan jalur itu tidak pernah jatuh ke dalam pengaruh eksklusif Beijing. Maka berkumpullah di perairan sekitar Malaka dua kepentingan yang saling bertentangan — dan Indonesia berdiri tepat di tengah-tengahnya.
Perlu dikatakan dengan jujur: belum ada bukti publik yang terdokumentasi bahwa konfrontasi militer langsung antara kedua kekuatan ini sudah terjadi di sekitar Malaka. Tetapi peningkatan aktivitas kapal selam, drone maritim, dan operasi intelijen di koridor ALKI adalah realitas yang sudah diakui oleh berbagai laporan pertahanan regional. Malaka sudah naik kelas dalam kalkulasi strategis kedua negara itu. Dan kita, yang tinggal di sisinya, harus membaca perubahan itu dengan sangat serius.
TIGA JALAN MASUK KRISIS KE DALAM KEHIDUPAN KITA
Ini bukan soal geopolitik abstrak. Ada tiga kanal konkret yang membawa krisis global ini langsung ke dalam ekonomi domestik Indonesia, dan semuanya bekerja secara bersamaan.
Yang pertama adalah biaya logistik. Ketika kapal-kapal komersial terpaksa memutar melalui Tanjung Harapan, biaya pengiriman barang naik. Kenaikan itu masuk ke harga barang impor, lalu ke harga produsen, dan akhirnya ke dompet konsumen. Ini bukan inflasi yang bisa diredam dengan menaikkan suku bunga, karena sumbernya bukan permintaan dalam negeri yang berlebih. Ini adalah inflasi biaya yang datang dari luar, dan senjata moneter konvensional tidak selalu efektif menghadapinya.
Yang kedua adalah harga energi. Hormuz menangani sekitar seperlima dari seluruh perdagangan minyak dan gas cair dunia. Setiap eskalasi di sana langsung menekan harga minyak global. Indonesia adalah importir minyak neto, dan setiap kenaikan harga minyak internasional berarti tambahan beban pada sisi subsidi energi dalam APBN. Bila tidak diimbangi penyesuaian harga domestik — sesuatu yang selalu sensitif secara politik — tekanan ini akan menggerus ruang fiskal yang dibutuhkan untuk program-program pembangunan.
Yang ketiga adalah nilai tukar. Ketika ketidakpastian global meningkat, investor berpindah ke aset aman. Dolar menguat, dan mata uang negara berkembang tertekan. Rupiah yang melemah membuat impor lebih mahal dalam hitungan rupiah, meskipun harga dolarnya belum berubah. Ini memperkuat kanal pertama dan kedua sekaligus, dan hasilnya adalah tekanan berlapis yang membutuhkan koordinasi sangat presisi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
MINYAK RUSIA: LANGKAH BERANI DENGAN KONSEKUENSI GANDA
Di tengah tekanan itu, Indonesia melakukan manuver yang patut dicermati: mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia tahun ini, menyusul kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow. Secara ekonomi, logikanya defensif dan dapat dipahami. Jika pasokan Rusia tersedia dengan harga kompetitif, Indonesia bisa membangun bantalan terhadap lonjakan harga minyak Timur Tengah yang dipicu krisis Hormuz. Ini adalah diversifikasi rantai pasok energi — prinsip yang benar.
Namun analisis yang jujur tidak bisa berhenti di sana. Distribusi minyak Rusia tetap membutuhkan kapal tanker yang melewati jalur laut internasional yang juga sedang tidak aman. Dalam iklim geopolitik yang semakin terpolarisasi, kerja sama energi yang terlalu kentara dengan Moskow menimbulkan sensitivitas diplomatik dengan mitra-mitra Barat Indonesia. Dan transparansi skema harga dalam kesepakatan ini — sesuatu yang menjadi prasyarat tata kelola fiskal yang akuntabel — belum sepenuhnya hadir di ruang publik.
Singkatnya, ini adalah langkah yang bisa dibenarkan secara ekonomi jika dieksekusi dengan tata kelola yang ketat. Tetapi ia bisa berubah menjadi beban geopolitik jika tidak dikelola dengan hati-hati dalam komunikasi diplomatik Indonesia ke seluruh arah.
APA YANG HARUS DILAKUKAN, DAN MENGAPA TIDAK BISA MENUNGGU
Indonesia sudah menegaskan kembali bahwa tidak ada rencana mengenakan tarif atau pungutan transit di Selat Malaka. Posisi ini bukan sekadar pilihan; ia adalah kewajiban hukum berdasarkan UNCLOS. Daya tawar Indonesia di Malaka bukan datang dari “pajak selat.” Ia datang dari sesuatu yang lebih bernilai: legitimasi kehadiran negara, kemampuan menjaga stabilitas, dan kredibilitas sebagai pengelola jalur laut yang dapat dipercaya oleh semua pihak.
Tetapi modal diplomatik itu hanya bernilai jika dibarengi kapasitas yang nyata. Dan di sinilah pekerjaan rumah terbesar Indonesia berada. Pertama, modernisasi pengawasan maritim di koridor ALKI dan sekitar Malaka tidak bisa ditunda lagi — radar bawah laut, drone maritim, dan pusat komando terpadu yang mengintegrasikan TNI AL dan Bakamla adalah kebutuhan strategis, bukan kemewahan. Kedua, Indonesia belum memiliki cadangan minyak strategis yang memadai; membangunnya adalah langkah paling konkret untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan harga energi eksternal. Ketiga, industri galangan kapal nasional harus diperlakukan sebagai prioritas strategis — pelajaran paling mahal dari drama Pentagon adalah bahwa negara yang tidak bisa membangun armadanya sendiri akan selamanya rentan. Dan keempat, posisi Indonesia dalam forum tata kelola maritim multilateral harus lebih asertif: Selat Malaka adalah jalur internasional, bukan arena bilateral antara dua kekuatan besar.
“Kesalahan terbesar adalah membaca semua ini sebagai berita luar negeri, sementara yang sedang berubah adalah struktur dasar perdagangan dan keamanan di depan pintu rumah kita sendiri.”
Kedaulatan maritim, ketahanan energi, dan stabilitas ekonomi Indonesia kini menyatu dalam satu medan. Bukan tiga masalah terpisah yang bisa dikerjakan bergantian, melainkan satu realitas yang bergerak serentak. Negara-negara yang sudah mulai mempersiapkan diri hari ini akan memiliki pilihan yang lebih luas ketika krisis tiba di ambang pintu. Mereka yang menunggu sampai krisis itu nyata barulah bergerak akan mendapati bahwa pilihan yang tersisa sudah jauh lebih sempit — dan jauh lebih mahal.
Laut tidak pernah diam. Dan saat ini, laut sedang bergerak sangat cepat.
Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan laporan Reuters, data EIA, dan kajian publik CSIS yang tersedia hingga April 2026. Pandangan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pendapat pribadi penulis.
Tentang Penulis
Dr. Yudhistira Adwimurti, S.E., M.Si., CTA., CTT., CPFI., CGAP., CBAS., CPMO., CIAS., CFAP. adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta. Spesialisasi: Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, Manajemen Keuangan Publik, dan Kebijakan Fiskal.
