Penulis : Harry Yulianto Wakil Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan.
Daily Nusantara, Opini – Malam di Makassar seharusnya menjadi waktu bagi warga untuk beristirahat atau berkumpul bersama keluarga. Namun, bagi sebagian warga, malam justru menghadirkan kecemasan: konvoi geng motor, bentrokan antarkelompok, hingga aksi pembegalan.
Tulisan ini tidak bermaksud menstigma anak muda atau kelompok tertentu. Sebaliknya, opini ini menegaskan bahwa kekerasan jalanan menjadi indikasi bahwa upaya pencegahan sosial dan penegakan hukum masih perlu diperkuat.
Siklus Kekerasan
Data kepolisian menunjukkan bahwa kekerasan jalanan di Makassar bukan fenomena sporadis. Kapolda Sulawesi Selatan pada 26 Mei 2026 menyatakan pihaknya menerima 148 laporan polisi dan mengamankan 176 tersangka kasus begal serta kejahatan jalanan di Sulawesi Selatan sepanjang Januari–Mei 2026 (detikSulsel, 27/5/2026).
Dari data itu, Polrestabes Makassar mencatat angka tertinggi: 63 laporan polisi dengan 73 tersangka, jauh di atas Polres Sidrap (15 laporan, 11 tersangka) dan Polres Pinrang (13 laporan, 13 tersangka). Angka itu belum termasuk bentrokan antarkelompok yang tidak selalu berujung pada laporan resmi.
Insiden kekerasan antarkelompok di kawasan Mamajang menyebabkan seorang warga berinisial I.A. meninggal dunia (Kompas.com, 5/11/2026). Bentrokan antarkelompok di kawasan itu juga melukai seorang aparat kepolisian yang terkena busur saat berusaha melerai.
Insiden itu menunjukkan bahwa kekerasan antarkelompok belum surut, bahkan merenggut korban dari kalangan warga biasa dan melukai aparat yang bertugas menjaga keamanan. Kejadian ini pun mempertegas bahwa ruang publik yang seharusnya aman kini berubah menjadi arena konflik yang bisa mengancam siapa saja.
Kekerasan ini memiliki pola berulang; DPRD Makassar pun menyorotinya melalui Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, yang mengajak generasi muda menjadikan momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober sebagai titik balik untuk menghentikan konflik antarkelompok (Makassartoday.com, 28/10/2026). Menurutnya, tidak ada kebanggaan dari sebuah pertikaian jika akhirnya menimbulkan korban, merugikan keluarga, atau membuat seseorang harus berhadapan dengan persoalan hukum.
Akar Persoalan Struktural di Balik Kekerasan Jalanan
Menyalahkan geng motor atau kelompok yang bentrok sebagai “penjahat” adalah jalan pintas yang tidak menyelesaikan apa pun. Pertama, faktor sosial-ekonomi: kekerasan jalanan berakar pada persoalan struktural yang lebih dalam.
Menurut rilis resmi BPS Provinsi Sulawesi Selatan (5/11/2025), TPT provinsi tercatat 4,21 persen pada Agustus 2025, naik 0,02 poin dari Agustus 2024. Sementara itu, rilis BPS berikutnya menunjukkan TPT November 2025 meningkat menjadi 4,45 persen dengan tambahan sekitar 9.840 penganggur (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, rilis Februari 2026).
Namun angka umum itu menyembunyikan persoalan lebih serius. Publikasi Statistik Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan 2025 melaporkan TPT pemuda perempuan 10,55 persen, TPT pemuda laki-laki 8,79 persen, dan TPT pemuda secara keseluruhan 9,47 persen, lebih dari dua kali lipat TPT provinsi.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKB, Basdir, mengaitkan persoalan ini dengan maraknya tawuran karena pengangguran, persoalan sosial, dan keterlibatan narkotika membuat pemuda mudah terprovokasi (Sulsel Times, 24/9/2025). Menurut Basdir, jika anak muda sibuk bekerja, tidak akan ada lagi perang kelompok; mau diprovokasi bagaimanapun, mereka tidak akan mudah terpengaruh. Ketika pemuda kehilangan ruang belajar dan bekerja, jalanan menjadi tempat mencari identitas dan solidaritas.
Pandangan senada datang dari Heri Tahir, kriminolog Universitas Negeri Makassar (UNM), yang menilai fenomena geng motor tidak bisa hanya dilihat sebagai tindak kriminal semata. Menurutnya, penanganannya tidak cukup hanya dari kepolisian karena juga menyangkut kondisi sosial masyarakat, termasuk pengangguran, dan kejahatan sering muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi (Suara.com, 5/5/2026).
Kedua, lemahnya pengawasan keluarga dan pendidikan juga memperparah persoalan ini: banyak orang tua sibuk mencari nafkah, sedangkan sekolah sering kali hanya berfokus pada capaian akademik dan mengabaikan pendidikan karakter. Ketika keluarga dan sekolah sama-sama tidak mampu menjadi jaring pengaman, remaja mencari rasa diterima di lingkungan yang justru menormalisasi kekerasan.
Rahmat Muhammad, sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), menyebutkan lima faktor yang membuat tawuran berulang: pengaruh lingkungan sosial, kesenjangan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, paparan konten negatif media sosial, serta doktrin turun-temurun. Ia menilai lingkungan sosial (teman bergaul dan komunitas) bisa menjadi tidak sehat dan memicu keterlibatan remaja dalam kekerasan (Kompas.com, 20/11/2025).
Ketiga, budaya kekerasan yang dinormalisasi: balas dendam dianggap harga diri, konflik lama diwariskan antargenerasi, dan media sosial mempercepat provokasi sehingga bentrokan kecil cepat membesar.
Keempat, konsistensi penegakan hukum yang masih perlu diperkuat. Razia dan penangkapan penting, tetapi tanpa pembinaan pascapenangkapan dan pencegahan berbasis komunitas, pelaku akan kembali ke jalanan setelah keluar dari proses hukum.
Citra Kota dan Rasa Aman yang Tergerus
Dampak langsung kekerasan jalanan adalah korban luka, kerugian material, dan trauma psikologis. Namun biaya sosial yang ditanggung warga jauh lebih besar: warga takut beraktivitas malam, pedagang kehilangan pelanggan, dan anak-anak kehilangan ruang bermain aman.
Dalam jangka panjang, kekerasan jalanan dapat merusak citra Makassar sebagai pusat pendidikan, budaya, dan tujuan investasi. Stigmatisasi terhadap anak muda Makassar karena perilaku kelompok geng motor adalah kerugian kolektif yang tidak bisa diukur dengan angka.
Hukum Tegas, Pencegahan yang Berakar
Menangani kekerasan jalanan membutuhkan strategi dua jalur: penegakan hukum tegas dan adil serta pencegahan yang menyentuh akar masalah. Pada jangka pendek, aparat kepolisian bersama TNI harus menindak tegas pelaku tanpa tebang pilih, disertai deteksi dini konflik dan mediasi cepat antarkelompok.
Heri Tahir menekankan pentingnya patroli rutin di titik rawan dan penanganan terpadu antarpolres, mengingat pelaku bisa berasal dari wilayah penyangga seperti Gowa dan Maros. Menurutnya, patroli mesti menjadi rutinitas karena Polrestabes sudah mengetahui titik rawan (Tribun Timur, 6/5/2026).
Basdir menyoroti banyaknya lampu jalan yang mati sebagai faktor tingginya kerawanan kriminal, dan meyakini bahwa jika lampu jalan dimaksimalkan, tingkat kriminal akan berkurang (Tribun Timur, 29/5/2026). Ia juga mendorong adanya posko tambahan di dalam lorong atau minimal patroli rutin (KabarMakassar.com, 25/9/2025).
Untuk jangka menengah dan panjang, Basdir menekankan pentingnya menyentuh akar masalah dengan mendesak OPD membuka akses seluas-luasnya bagi pemuda ke program UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan memaksimalkan Makassar Creative Hub agar energi pemuda tersalurkan secara produktif (Sulsel Times, 24/9/2025).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan geng motor bukan hanya tanggung jawab kepolisian dan menilai peran keluarga sangat penting sebagai garda terdepan. Ia memastikan pos kamling akan diaktifkan kembali, serta camat, lurah, hingga RT/RW diminta bergerak bersama menjaga lingkungan (detikSulsel, 14/5/2026).
Senada dengan itu, Ketua DPRD Makassar, Supratman, menilai penanganan geng motor tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan kepolisian. Ia mendorong sinergi empat elemen (pemerintah, kepolisian, DPRD, dan masyarakat) serta menyoroti peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak (Kompas.com, 21/10/2026).
Program pembinaan remaja (olahraga, seni, pelatihan keterampilan, dan ruang kreatif) harus tersedia konsisten, bukan proyek seremonial. Sekolah dan keluarga harus dilibatkan dalam pendidikan karakter dan deteksi dini, sedangkan tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas lokal diperkuat sebagai mediator konflik.
Pemerintah kota juga sedang mengintegrasikan sekitar 8.000 titik CCTV hingga ke lorong-lorong dengan pemantauan terpusat melalui war room (Kompas.com, 1/9/2026). Teknologi tersebut harus menjadi alat deteksi dini, bukan hanya simbol keamanan.
Sebagai bagian dari solusi itu, akses terhadap keadilan juga penting. Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKB, Imam Musakkar, menegaskan komitmennya memastikan warga kurang mampu memperoleh bantuan hukum gratis, termasuk yang terjerat kasus pidana seperti begal, saat mensosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Rakyat.news, 25/7/2024). Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan; pelaku dari kalangan rentan juga memerlukan pendampingan agar proses hukum berjalan adil dan mendidik.
Jangan Menunggu Korban Berikutnya
Kekerasan antarkelompok dan geng motor di Makassar adalah potret buram keamanan warga. Ini bukan takdir, melainkan hasil dari kebijakan dan kebiasaan bersama yang masih bisa diperbaiki; sudah saatnya Kota Daeng kembali menjadi kota yang aman dan bermartabat.
Namun ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama: jika seorang warga harus tewas hanya karena berada di tengah tawuran, dan seorang aparat kepolisian pun terluka saat mencoba melerai, siapa sesungguhnya yang sedang gagal menjaga Kota Daeng: negara, keluarga, atau kita semua yang memilih diam ketika kekerasan menjadi pemandangan biasa? Pertanyaan itu bukan untuk dilempar kepada pihak lain, melainkan untuk dijawab oleh kita semua.
Mari kita jawab pertanyaan itu dengan tindakan nyata bersama: pemerintah hadir dengan kebijakan yang berpihak pada keamanan warga, aparat menegakkan hukum secara adil dan humanis, tokoh masyarakat dan keluarga menjadi teladan serta pelindung, dan setiap warga berani melapor serta menolak segala bentuk kekerasan. Dengan kebersamaan itu, Kota Daeng dapat kembali menjadi rumah yang aman dan bermartabat bagi semua.
Penting bagi kita untuk menghindari upaya provokatif yang dapat memperuncing ketegangan, tidak mengulang narasi balas dendam yang hanya akan melanggengkan siklus kekerasan, dan menekankan pesan rekonsiliasi sebagai jalan keluar bersama. Rekonsiliasi bukan berarti melupakan korban, melainkan memastikan tidak ada lagi korban berikutnya di masa depan.
Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili sikap institusi maupun partai.
