Daily Nusantara, Malang – 5 (lima) Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang (FH UMM), yakni Raihan Attallah Wibowo, Salma Khairunnisa, Yohannanda Kaiya Ilman Faeda, Dina Kartikasari, dan Herlina Kartika Putri, di bawah bimbingan dosen pembimbing Aprilliah Bhirini Slamet, S.H., M.H., melaksanakan sosialisasi hukum sebagai bentuk pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) I sebagai calon praktisi hukum yang diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
Kegiatan mengusung tema “Urgensi dan Prosedur Pendaftaran Tanah untuk Kepastian serta Perlindungan Hukum bagi Masyarakat” dan dilaksanakan pada 1 November 2026 di kediaman seorang warga Desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang, yang dalam tulisan ini disebut Bapak S.warga Desa Tegal Gondo, Kabupaten Malang, yang dalam tulisan ini disebut Bapak S.
Kepastian hukum atas tanah merupakan kebutuhan fundamental masyarakat, terlebih di perdesaan, tempat penguasaan tanah secara turun-temurun masih banyak bertumpu pada bukti administrasi lama dan belum diikuti pendaftaran hak. Persoalan menjadi kian kompleks ketika Letter C sebagai petunjuk penguasaan tanah hilang, sementara ahli waris belum memiliki surat keterangan ahli waris. Sebelum pelaksanaan, kelompok telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menganalisis permasalahan hukum, dan merancang layanan hukum yang telah disetujui dosen pembimbing.
Berdasarkan hasil identifikasi, narasumber menguasai dan menempati sendiri sebidang tanah warisan yang tidak diklaim pihak lain, tetapi belum bersertifikat. Terdapat dua hambatan yang saling berkaitan. Hambatan pertama ialah hilangnya Letter C sehingga asal-usul dan penguasaan tanah tidak memiliki bukti tertulis. Hambatan kedua ialah belum adanya surat keterangan ahli waris yang menjadi dasar kedudukan narasumber atas harta peninggalan pewaris. Tanpa terpenuhinya keduanya, pendaftaran tanah belum dapat ditempuh.
Dalam pemaparan materi, dijelaskan bahwa Letter C bukan tanda bukti hak, melainkan catatan administrasi desa yang berfungsi sebagai petunjuk penguasaan tanah, sehingga hilangnya dokumen tersebut tidak serta-merta menghapus hak atas tanah. Hak lama tetap dapat dibuktikan melalui keterangan saksi dan pernyataan penguasaan fisik selama dua puluh tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon dan pendahulunya, dengan itikad baik dan tanpa keberatan pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah sebagian oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Kecukupan alat bukti tersebut dinilai oleh Kantor Pertanahan.
Perlu dipahami pula bahwa sejak berakhirnya masa peralihan lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 pada Februari 2026, Letter C sudah tidak lagi digunakan sebagai alat bukti hak atas tanah dan hanya menjadi petunjuk dalam pendaftaran tanah, sehingga apabila Letter C hilang, sertifikat dapat diurus melalui alur penelusuran arsip desa, penghimpunan keterangan saksi dan pernyataan penguasaan fisik, pengajuan permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan, pengukuran dan pengumuman data fisik serta data yuridis, hingga penerbitan sertifikat.
Dari aspek kewarisan, narasumber perlu memiliki surat keterangan ahli waris yang disusun berdasarkan dokumen identitas, surat kematian pewaris, dan bukti hubungan keluarga, serta dikuatkan oleh Kepala Desa dan Camat. Mengingat pewaris beragama Islam, hukum waris yang menjadi rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam.
Setelah bukti hak dan bukti waris terpenuhi, pendaftaran diajukan kepada Kantor Pertanahan melalui tahapan pemasangan patok batas, pengurusan surat pendukung di desa, pengajuan permohonan beserta pembayaran biaya resmi, pengukuran lapangan, pengumuman data fisik dan data yuridis, hingga pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Kewajiban penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut berpangkal pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Guna menunjang pemahaman narasumber, kelompok juga menyusun brosur panduan pendaftaran tanah pertama kali.
Pada sesi tanya jawab, narasumber mempertanyakan kemungkinan penyertifikatan tanah apabila Letter C hilang tanpa salinan, tata cara memperoleh surat keterangan ahli waris, dan apakah sertifikat dapat langsung terbit apabila dokumen telah lengkap. Pemateri menjelaskan bahwa penyertifikatan tetap dapat diupayakan melalui penelusuran arsip desa dan alat bukti lain yang dapat diterima, bahwa prosedur surat keterangan ahli waris dapat ditanyakan kepada pemerintah desa, dan bahwa penerbitan sertifikat tetap melalui pemeriksaan berkas serta pengukuran dengan keputusan akhir pada Badan Pertanahan Nasional. Pemateri selanjutnya menegaskan langkah awal yang dapat ditempuh, yaitu menelusuri data Letter C di kantor desa, melengkapi dokumen kewarisan, dan menghimpun bukti penguasaan tanah, sebelum berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan.
Ditinjau dari dampaknya, sebelum sosialisasi narasumber belum memahami langkah yang harus ditempuh. Setelah sosialisasi, narasumber memahami bahwa hilangnya Letter C tidak menghapus haknya, mengetahui dokumen yang perlu dipersiapkan, serta mengetahui instansi yang berwenang, yakni kantor desa, kecamatan, dan Kantor Pertanahan. Hasil kuesioner kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa narasumber menyatakan setuju atas seluruh pernyataan, termasuk bahwa sosialisasi dapat dipahami dengan jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa kegiatan ini merupakan edukasi hukum. Mahasiswa tidak mengurus berkas ke Kantor Pertanahan, tidak menyusun surat keterangan ahli waris, dan tidak menjanjikan terbitnya sertifikat karena keputusan akhir berada pada instansi yang berwenang. Melalui kegiatan ini, diharapkan narasumber dan masyarakat lain yang menghadapi permasalahan serupa dapat menempuh pendaftaran tanah secara mandiri guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak-haknya.
