Oleh: Dwi Yuliana – Mahasiswa Prodi Manajemen Perpajakan, Universitas Pancasakti Tegal
Dunia sedang berada di fase ketidakpastian, dalam beberapa bulan terakhir, berbagai peristiwa global mulai dari konflik Geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, inflasi yang tinggi, hingga gangguan rantai pasok internasional telah memberikan tekanan ke banyak negara termasuk Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara untuk bertahan, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi tetapi juga oleh ketahanan fiskalnya.
Ketahanan fiskal menjadi semakin penting karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi termasuk mensejahterakan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, subsidi BBM, bantuan sosial hingga peningkatan fasilitas Pendidikan hingga Kesehatan, semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam kondisi seperti ini pajak menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara.
Namun pertanyaannya adalah Apakah Indonesia sudah memanfaatkan seluruh potensi pajaknya secara optimal?
Faktanya potensi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia masih sangat besar. Salah satu faktor yang mendasari tersebut adalah basis pajak yang belum optimal, basis pajak dapat dipahami oleh keseluruhan individu maupun Badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan, meskipun jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 288 juta jiwa dan aktivitas ekonomi terus berkembang , tidak semua potensi tersebut masuk ke dalam sistem perpajakan secara optimal
Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan adalah sistem perpajakan. Di satu sisi pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar untuk mendukung pembangunan. Namun di sisi lain, masih banyak aktivitas ekonomi yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan. Akibatnya, penerimaan negara seringkali bergantung pada kelompok wajib pajak yang sama setiap tahun, jika kondisi ini terus berlanjut upaya meningkatkan penerimaan negara akan semakin sulit dilakukan.
Perluasan basis pajak menjadi salah satu solusi yang masuk akal untuk menjawab tantangan tersebut, perluasan basis pajak bukan berarti menaikkan tarif pajak atau menambah beban masyarakat. Sebaliknya Langkah ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan bahwa semua pihak yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak turut berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Dengan semakin banyak wajib pajak yang terdaftar dan patuh, penerimaan negara dapat meningkat.
Tantangan terbesar dalam memperluas basis pajak terletak pada besarnya sektor informal Indonesia. Banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa pencatatan keuangan yang memadai. Sebagian bahkan belum memiliki identitas perpajakan yang jelas. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Ketika aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercatat, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Selain sektor informal, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru. Saat ini transaksi ekonomi dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam. Aktivitas jual beli berlangsung selama 24 jam tanpa batas wilayah. Perkembangan ini tentu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tetapi juga menuntut sistem perpajakan yang lebih modern dan adaptif. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan. Integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pengembangan sistem coretax, serta digitalisasi layanan perpajakan merupakan Langkah yang baik, kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya serius untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan dan berbasis data. Dengan dukungan teknologi identifikasi potensi pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien.
Namun, keberhasilan perluasan basis pajak tidak hanya dapat mengandalkan teknologi, faktor yang tidak kalah penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahwa tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat Ketika masyarakat percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif dan transparan. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak melalui berbagai inovasi digital. Salah satu Langkah yang dilakukan menyediakan akses informasi dan layanan perpajakan secara daring melalui sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan perpajakan, memperoleh informasi dan layanan perpajakan, serta memantau proses administrasi pajak lebih mudah. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.
Di sisi lain edukasi perpajakan perlu diperkuat. Masih banyak masyarakat yang memahami pajak hanya sebagai kewajiban administratif, padahal hampir seluruh fasilitas publik yang dinikmati masyarakat berasal dari penerimaan negara yang Sebagian besar bersumber dari pajak. Jalan raya, sekolah negri, rumah sakit, hingga berbagai program bantuan sosial merupakan hasil kontribusi masyarakat melalui pajak.
Pada akhirnya, memperluas basis pajak bukan sekedar upaya meningkatkan penerimaan negara. Langkah ini merupakan investasi jangka Panjang untuk memperkuat fondasi fiskal Indonesia, Ketika basis pajak semakin luas negara memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadapi krisis, menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. Ketahanan fiskal yang kuat juga akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi berbagai gejolak global yang sulit diprediksi.
Sudah saatnya perluasan basis pajak ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Dengan pendekatan dan pelayanan yang baik, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem perpajakan yang baik dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung, memperluas basis pajak bukan lagi sekedar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan untuk menjaga masa depan perekonomian nasional.
Ketahanan fiskal merupakan salah satu kunci bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Dalam kondisi kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, pajak menjadi sumber penerimaan yang sangat penting. Oleh karena itu, memperluas basis pajak merupakan Langkah strategis yang dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak.
Perluasan basis pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan melalui digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan administrasi agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah adil dan terpercaya.
Dengan membayar pajak secara patuh, masyarakat turut berkontribusi dalam membiayai pembangunan, meningkat kan kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan fiskal negara di tengah berbagai tantangan dan gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, membayar pajak bukan sekedar kewajiban melainkan bentuk nyata kontribusi dan gotong royong untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
