Daily Nusantara, Jakarta, 19 Februari 2025 – Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (SEMA FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar audiensi dengan Fraksi Partai NasDem DPR RI di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Lantai 22, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Riko; Anggota Komisi XIII DPR RI, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, S.H., M.M.; serta Staf Ahli Fraksi NasDem, Kaka Rendra Yuniardi.
Dalam pertemuan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait kebijakan pendidikan dan proses legislasi di DPR RI. Salah satu pertanyaan kritis diajukan oleh Hakim, mahasiswa PAI semester 1, yang menyoroti dua isu utama, yaitu mekanisme penyusunan RUU dan perbedaan kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Bagaimana seharusnya RUU disusun agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat, seolah-olah reaksi publik menjadi penentu apakah RUU tersebut layak disahkan atau tidak? Selain itu, mengapa kenaikan UKT hanya terjadi di PTKIN, sedangkan di PTN tidak mengalami hal yang serupa?” tanya Hakim.
Menanggapi hal tersebut, Ketua staff ahli Fraksi NasDem DPR RI, Riko, menjelaskan bahwa penyusunan RUU telah melalui berbagai tahapan kajian dan konsultasi dengan para ahli serta pemangku kepentingan. “Setiap RUU yang disusun telah melewati proses panjang, mulai dari perencanaan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan naskah akademik, hingga pembahasan bersama pemerintah dan DPR. Masyarakat memang memiliki peran dalam memberikan masukan, tetapi keputusan akhir tetap didasarkan pada kajian mendalam, bukan sekadar reaksi publik semata,” jelas Riko.
Terkait kenaikan UKT di PTKIN, Riko mengungkapkan bahwa perbedaan kebijakan ini disebabkan oleh perbedaan skema pendanaan antara PTKIN dan PTN. “PTKIN berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan PTN dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perbedaan kebijakan pendanaan ini menyebabkan dinamika yang berbeda dalam penetapan UKT. Kami memahami kekhawatiran mahasiswa dan akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak membebani mahasiswa secara tidak proporsional,” tambahnya.
Audiensi ini menjadi forum strategis bagi SEMA FITK UIN Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa serta memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mengawal kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.
