Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan pada berbagai kegiatan bisnis, termasuk ekspor dan impor barang. Dalam konteks perdagangan internasional, PPh 22 memiliki peran penting dalam mengatur pengenaan pajak atas transaksi yang melibatkan pembelian, penjualan, dan pengadaan barang. Untuk pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas ekspor-impor, pemahaman tentang ketentuan PPh 22 sangat diperlukan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan efisien. Artikel ini akan membahas seluruh aspek terkait PPh 22, mulai dari objek pajak, tarif, hingga contoh perhitungan, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

PPh 22 tidak hanya menjadi alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya aturan ini, pemerintah mampu mengatur distribusi pajak secara lebih merata dan menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Selain itu, PPh 22 juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam konteks ekspor dan impor, PPh 22 menempati posisi strategis karena melibatkan banyak pihak seperti eksportir, importir, bank, dan lembaga pemerintah yang terkait dengan arus barang antar negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang PPh 22 sangat penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal dan optimal. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang PPh 22 dalam konteks ekspor dan impor di Indonesia.

Jasa Backlink
Window Dressing Saham Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Dampaknya bagi Investor
Minggu, 5 Oktober 2025
Mengenal Modal Ventura untuk Pertumbuhan Bisnis Startup
Senin, 13 Oktober 2025

Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bisnis atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks ekspor dan impor, PPh 22 digunakan untuk mengatur pengenaan pajak atas berbagai transaksi, termasuk pembelian, penjualan, dan pengadaan barang. Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 bertindak sebagai mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti eksportir, importir, atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

PPh 22 memiliki cakupan yang luas, termasuk kegiatan ekspor-impor barang, pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan kendaraan bermotor, penjualan minyak dan gas, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dengan demikian, PPh 22 menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis.

Objek PPh 22

Objek pajak PPh 22 mencakup berbagai jenis kegiatan bisnis yang terkait dengan ekspor dan impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), objek pajak PPh 22 dibagi menjadi beberapa kategori utama:

Cara Efektif Manajemen Uang untuk Pemula yang Harus Anda Ketahui
Selasa, 14 Oktober 2025
Sistem Investasi yang Efisien untuk Mencapai Keuangan yang Lebih Baik
Selasa, 7 Oktober 2025

  1. Ekspor-Impor Barang

    PPh 22 dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor barang, terutama komoditas tambang seperti batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Eksportir dan importir yang terlibat dalam kegiatan ini wajib mematuhi ketentuan PPh 22 sesuai dengan nilai impor atau ekspor yang dilakukan.

  2. Pembayaran atas Pembelian Barang (Objek PPh 22 Bendaharawan)

    PPh 22 juga berlaku pada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini mencakup pembelian barang untuk kebutuhan pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara.

  3. Pembayaran atas Pembelian Barang untuk BUMN

    PPh 22 dikenakan pada pembelian barang dan bahan-bahan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keperluan operasionalnya. Ini mencakup sektor industri, transportasi, dan layanan publik yang dikelola oleh BUMN.

    Investasi Cerdas di Pasar Uang dengan Dana Pasar Uang
    Minggu, 12 Oktober 2025
    Promo Kartu Kredit BRI Tokopedia: Cashback dan Diskon Menarik
    Selasa, 16 September 2025

  4. Penjualan Hasil Produksi kepada Distributor

    PPh 22 dikenakan pada penjualan hasil produksi kepada distributor, terutama dalam industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Tarif pajak ini ditentukan berdasarkan jenis industri dan nilai penjualan yang dilakukan.

  5. Penjualan Kendaraan Bermotor

    PPh 22 dikenakan pada penjualan kendaraan bermotor oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor. Termasuk dalam kategori ini adalah mobil, motor, dan kendaraan roda tiga.

  6. Penjualan Minyak dan Gas (Migas)

    PPh 22 dikenakan pada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir migas. Penjualan tersebut dilakukan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum dan pihak-pihak terkait.

  7. Pembelian Bahan-Bahan dari Pedagang Pengumpul

    PPh 22 dikenakan pada pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul oleh industri dan eksportir. Bahan-bahan ini mencakup hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

  8. Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

    PPh 22 dikenakan pada penjualan barang yang tergolong sangat mewah, seperti pesawat terbang pribadi, kapal pesiar, apartemen mewah, dan kendaraan bermotor dengan harga tinggi. Tarif pajak ini ditetapkan sesuai dengan jenis barang dan nilai jualnya.

Berapa Tarif PPh 22?

Tarif PPh 22 dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tarif umum dan tarif khusus, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung pada jenis transaksi dan objek pajak. Berikut adalah rincian tarif PPh 22:

  1. Tarif Umum
  2. Tarif 1,5% atas harga pembelian barang, tidak termasuk PPN dan tidak final.

  3. Tarif ini berlaku untuk pembelian barang oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, dan BUMN/BUMD.

  4. Tarif Khusus

  5. Impor:

    • Importir dengan API: 2,5% x nilai impor
    • Importir non-API: 7,5% x nilai impor
    • Importir tidak dikuasai: 7,5% x harga jual lelang

  6. Penjualan Hasil Produksi Tertentu:

    • Semen: 0,25% x DPP PPN
    • Kertas: 0,1% x DPP PPN
    • Otomotif: 0,45% x DPP PPN
    • Baja: 0,3% x DPP PPN
    • Obat-obatan: 0,3% x DPP PPN

  7. Hasil Produksi Migas:

    • 0,25% x penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM dari Pertamina
    • 0,3% x penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan ke stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM selain dari Pertamina

  8. Pembelian Bahan untuk Industri:

    • 0,25% x harga pembelian tidak termasuk PPN untuk pembelian bahan dari pedagang pengumpul

  9. Impor Komoditas:

    • 0,5% x nilai impor untuk impor gandum, kedelai, dan tepung terigu oleh importir dengan API

  10. Ekspor Komoditas Tambang:

    • 1,5% x nilai ekspor untuk ekspor batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam

  11. Penjualan Kendaraan Bermotor:

    • 0,45% x penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

  12. Barang Mewah:

    • 1% x nilai penjualan untuk rumah, apartemen, kondominium
    • 5% x nilai penjualan untuk pesawat terbang, helikopter, kapal pesiar, kendaraan bermotor dengan harga tinggi

Contoh Perhitungan PPh 22 untuk Kegiatan Ekspor-Impor

Untuk memahami cara menghitung PPh 22, berikut adalah contoh perhitungan berdasarkan kasus nyata:

Contoh 1: Impor Barang dari Kanada

  • Harga faktur: US$500 ribu
  • Biaya asuransi: 3% x US$500 ribu = US$15 ribu
  • Biaya angkut: 5% x US$500 ribu = US$25 ribu
  • Total: US$540 ribu (Rp7.857.000.000)
  • Bea masuk: 10% x Rp7.857.000.000 = Rp785.700.000
  • Bea masuk tambahan: 6% x Rp7.857.000.000 = Rp471.420.000
  • Total nilai impor: Rp9.114.120.000

Jika memiliki API:

PPh 22 = 2,5% x Rp9.114.120.000 = Rp227.853.000

Jika tidak memiliki API:

PPh 22 = 7,5% x Rp9.114.120.000 = Rp683.559.000

Contoh 2: Impor Gandum dari Australia

  • Harga faktur: US$250 ribu
  • Biaya asuransi: 2% x US$250 ribu = US$5 ribu
  • Biaya angkut: 8% x US$250 ribu = US$20 ribu
  • Total: US$275 ribu (Rp3.910.000.000)
  • Bea masuk: 7,5% x Rp3.910.000.000 = Rp293.250.000
  • Bea masuk tambahan: 2,5% x Rp3.910.000.000 = Rp97.750.000
  • Total nilai impor: Rp4.037.075.000

PPh 22 = 0,5% x Rp4.037.075.000 = Rp20.185.375

Kontribusi PPh 22 Sebagai Pajak Ekspor-Impor

PPh 22 berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan berbagai manfaat, termasuk:

Jasa Stiker Kaca

  1. Peningkatan Pendapatan Negara

    PPh 22 menjadi sumber pendapatan negara yang stabil, terutama dari aktivitas ekspor dan impor yang melibatkan banyak pelaku usaha. Dengan adanya pajak ini, pemerintah mampu membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

  2. Pengawasan dan Pengendalian Aktivitas Bisnis

    PPh 22 memberikan dasar untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

  3. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

    Dengan adanya PPh 22, pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan perpajakan, baik dalam hal penghitungan pajak maupun penyampaian laporan keuangan.

  4. Dukungan untuk Pertumbuhan Ekonomi

    PPh 22 juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan peningkatan investasi di sektor perdagangan internasional.

Tips Mengelola PPh 22 untuk Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor, berikut beberapa tips untuk mengelola PPh 22 secara efektif:

  1. Pahami Ketentuan dan Tarif PPh 22

    Pastikan Anda memahami objek pajak, tarif, dan prosedur penghitungan PPh 22 sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.

  2. Gunakan Layanan Profesional

    Konsultasikan pengelolaan pajak dengan ahli hukum atau konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan dan akurasi dalam penghitungan pajak.

  3. Lakukan Audit Berkala

    Lakukan audit berkala terhadap kegiatan bisnis Anda untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penghitungan pajak dan pengelolaan keuangan.

  4. Manfaatkan Teknologi

    Gunakan software akuntansi dan aplikasi digital untuk mempermudah penghitungan pajak dan penyampaian laporan keuangan secara online.

  5. Ikuti Perkembangan Regulasi

    Selalu update informasi terbaru tentang perubahan regulasi pajak, terutama terkait PPh 22, agar tidak ketinggalan dalam pengelolaan bisnis.