Dalam dunia bisnis, perizinan dan kepatuhan hukum menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha. Di Indonesia, proses perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan izin usaha dan meningkatkan iklim investasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang perizinan bisnis dan regulasi yang mengatur sektor usaha ini mengalami perubahan signifikan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
UU Ciptaker, yang juga dikenal sebagai omnibus law, diundangkan pada 2020 dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi bisnis, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, UU ini sempat menghadapi tantangan hukum karena dinilai tidak memenuhi prinsip pembentukan undang-undang yang sah. Pada 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ciptaker bersifat “berpotensi tidak konstitusional” dan memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi.
Meski demikian, selama masa transisi tersebut, regulasi yang dikeluarkan melalui UU Ciptaker tetap berlaku. Hal ini mencakup perizinan bisnis berbasis risiko, aturan pajak, serta pengaturan tentang kewenangan usaha individu (PT Perorangan). Dengan demikian, pelaku usaha yang telah memiliki izin atau telah mendirikan PT Perorangan tidak perlu khawatir akan dibatalkannya izin atau entitas bisnis mereka.
Regulasi Implementasi UU Ciptaker Tetap Berlaku
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak secara langsung mencabut seluruh isi UU Ciptaker, tetapi hanya menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat formal dalam pembentukannya. Oleh karena itu, pemerintah masih dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan yang didasarkan pada UU Ciptaker. Selama masa dua tahun, semua peraturan yang sudah ada tetap berlaku, termasuk izin usaha yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA.
Kepala Negara Joko Widodo juga menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam UU Ciptaker tetap berlaku hingga dilakukan perbaikan. Ini berarti, pelaku usaha yang ingin mengajukan izin baru atau memperbarui izin lama tetap bisa melakukannya tanpa mengkhawatirkan ketidakpastian hukum. Bahkan, pelaku UMKM yang baru saja mendirikan usaha individu juga tidak perlu membubarkan entitas bisnis mereka, karena PP No. 8 Tahun 2021 yang mengatur PT Perorangan masih berlaku.
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelaku Usaha
Putusan Mahkamah Konstitusi memicu pertanyaan besar dari para pelaku usaha, terutama mengenai validitas perizinan yang sudah diberikan. Beberapa pihak khawatir bahwa jika UU Ciptaker tidak direvisi dalam waktu dua tahun, maka perizinan yang dikeluarkan melalui sistem OSS-RBA akan menjadi tidak sah. Namun, hingga saat ini, tidak ada indikasi bahwa perizinan yang sudah diterbitkan akan dibatalkan.
Selain itu, keberadaan PT Perorangan juga menjadi perhatian utama. Karena UU Ciptaker menciptakan bentuk badan usaha baru, yaitu PT Perorangan, banyak pelaku usaha yang ingin tahu apakah entitas ini tetap bisa beroperasi. Menurut informasi resmi, PT Perorangan tetap diakui sebagai bentuk usaha yang sah, dan tidak ada instruksi untuk membubarkannya.
Langkah yang Harus Dilakukan oleh Pelaku Usaha
Bagi pelaku usaha yang sedang mengajukan izin usaha baru atau ingin memperbarui izin lama, penting untuk memastikan bahwa proses pengajuan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meski UU Ciptaker masih berlaku, pelaku usaha perlu memantau perkembangan terbaru mengenai revisi undang-undang ini. Jika terjadi perubahan, maka prosedur pengajuan izin juga bisa berubah.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memperhatikan pemilihan KBLI (Klasifikasi Buku Industri) yang tepat, karena KBLI digunakan sebagai dasar dalam pengajuan izin usaha. Kesalahan dalam memilih KBLI bisa menyebabkan penolakan pengajuan izin. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau layanan profesional yang memahami regulasi bisnis di Indonesia.
Layanan Hukum dan Digital untuk Mendukung Bisnis
Di tengah kompleksnya regulasi bisnis, banyak pelaku usaha membutuhkan bantuan dari layanan hukum dan digital untuk memastikan kepatuhan mereka. Platform seperti Kontrak Hukum menawarkan berbagai layanan, termasuk pendirian badan usaha, pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), pengurusan NPWP, serta layanan hukum digital seperti DiBA (Digital Business Assistant) dan DiLA (Digital Legal Assistant).
Layanan ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengelola dokumen hukum, membuat kontrak, dan memahami regulasi yang berlaku. Dengan menggunakan layanan digital, pelaku usaha bisa lebih efisien dalam menjalankan bisnis mereka tanpa perlu khawatir akan kesalahan hukum.
Pentingnya Keamanan Hukum dalam Bisnis
Keamanan hukum adalah salah satu faktor kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses. Pelaku usaha yang memahami regulasi dan mematuhi aturan hukum cenderung lebih stabil dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk selalu memantau perubahan regulasi dan memperbarui kepatuhan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kerja, perjanjian, dan perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pemahaman yang baik, pelaku usaha bisa menghindari risiko hukum yang tidak perlu dan menjaga kelangsungan bisnis mereka.
Tips untuk Menghindari Bisnis Illegal
Sebagai pelaku usaha, penting untuk memahami jenis-jenis bisnis ilegal yang sering dijumpai oleh UMKM. Misalnya, bisnis yang tidak memiliki izin usaha, bisnis yang melanggar regulasi lingkungan, atau bisnis yang tidak mematuhi aturan pajak. Untuk menghindari hal ini, pelaku usaha perlu memastikan bahwa semua aktivitas bisnis mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami konsep somasi, yaitu surat peringatan resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu untuk menuntut pihak lain agar memenuhi kewajibannya. Somasi bisa menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa hukum tanpa perlu melalui proses pengadilan.
Kesimpulan
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ciptaker menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan transparan dalam pengelolaan bisnis. Meskipun UU ini masih berlaku hingga dua tahun ke depan, pelaku usaha perlu tetap waspada terhadap perubahan regulasi dan memastikan kepatuhan mereka. Dengan memahami regulasi bisnis dan memanfaatkan layanan hukum digital, pelaku usaha bisa menjalankan bisnis mereka dengan lebih aman dan efisien.
Untuk informasi lebih lanjut tentang perizinan bisnis, kepatuhan hukum, atau layanan hukum digital, pelaku usaha bisa mengunjungi situs web Kontrak Hukum atau menghubungi tim ahli hukum mereka melalui platform digital. Dengan dukungan yang tepat, bisnis bisa berkembang dengan lebih stabil dan berkelanjutan.
