Jakarta, 21 Oktober 2025 — Ratusan massa yang tergabung dalam kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat bersatu dalam Solidaritas Generasi Muda Anti Korupsi (SIGMA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Selasa(21/10).
Aksi ini merupakan bentuk protes keras atas lambannya penetapan tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikdasmen yang hingga kini belum menyentuh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak swasta yang terlibat.
Dari hasil penelusuran publik, nama-nama seperti Wahyu Hariadi, Harnowo Susanto, dan Khori Rahardian disebut sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut. Sementara dari pihak swasta, SIGMA menyoroti keterlibatan PT Tera Data Indonusa (AXIO) sebagai vendor utama penyedia perangkat Chromebook.
SIGMA menilai, penegakan hukum yang setengah hati hanya akan memperburuk citra pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.
“Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih. PPK dan pihak swasta yang jelas-jelas berkomitmen dalam proyek bermasalah ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka. Tidak boleh ada impunitas bagi para pelaku korupsi di dunia pendidikan,” tegas SIGMA dalam orasinya di depan Kemendikdasmen.
Selain itu, SIGMA menyoroti fakta bahwa para PPK telah mengembalikan sebagian kerugian negara, namun menegaskan bahwa langkah tersebut tidak menghapus pidana pokok korupsi sebagaimana diatur dalam hukum positif.
SIGMA juga mengungkap adanya kejanggalan dalam rantai distribusi dan penjualan perangkat AXIO, yang disebut tidak tersedia di pasar retail umum, memperkuat dugaan adanya manipulasi harga dan praktik tidak transparan.
“Kejaksaan Agung harus berani menelusuri lebih jauh jaringan korporasi di balik proyek ini. Jangan biarkan pengembalian uang negara menjadi alasan penghentian kasus,” lanjut pernyataan SIGMA.
SIGMA menilai hal ini sebagai bentuk pemufakatan jahat dan praktik monopoli yang melanggar prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pola keterlibatan langsung antara pejabat negara dengan vendor swasta menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam proyek ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari kolusi terstruktur dan berulang.
SIGMA menyampaikan lima tuntutan utama:
- Menuntut Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen dan Kejaksaan Agung RI untuk menjatuhkan hukuman terhadap para PPK yang telah terbukti bersalah dan sudah dirilis hasilnya oleh Kejaksaan.
- Meminta penjelasan publik mengapa selama program pengadaan Chromebook berjalan, Direktorat SMP selalu menggunakan merek Zyrex, sementara Direktorat SD menggunakan merek Axio yang menimbulkan dugaan pengaturan vendor.
- Menuntut agar Kejaksaan Agung dan Kemendikdasmen mengusut tuntas peran PPK yang menjadi kaki tangan direktur di Direktorat SD dan SMP, yang secara sistematis mengatur agar Zyrex dan Axio menang selama program berlangsung.
- Menegaskan bahwa para PPK telah terbukti melakukan praktik monopoli dan pemufakatan jahat dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, bekerja sama dengan Indra Nugraha dari PT Bhineka Mentari Dimensi untuk memenangkan Zyrexindo di Direktorat SMP dan sales PT Asaba untuk memenangkan Axio di Direktorat SD.
- Mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa aliran dana yang dikendalikan oleh salah satu anak dari Mulyatsah, yang diduga berkoordinasi dengan pihak distributor atas nama Sdr. Susi dalam mengatur aliran uang untuk tersangka melalui Sdr. Harnowo selaku PPK.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa korupsi telah menjalar ke inti sistem pendidikan nasional. Aliansi Masyarakat Anti Korupsi menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum, mendesak reformasi birokrasi pendidikan, dan memulihkan kembali makna suci pendidikan sebagai jalan pembebasan, bukan perampokan.
SIGMA menegaskan bahwa korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar penyalahgunaan anggaran, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap masa depan bangsa. Kasus Chromebook harus menjadi momentum untuk membongkar praktik kolusi yang melembaga dalam birokrasi pendidikan.
SIGMA berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan dan sektor pendidikan bersih dari praktik korupsi yang menggerogoti masa depan bangsa.
