Berapa Besar Pajak Karyawan Swasta? Ini Cara Menghitungnya!

Favian Saputra

Kamis, 16 Oktober 2025 - 04:48 WIB

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu kewajiban wajib yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau perusahaan di Indonesia. Bagi para karyawan swasta, pajak ini biasanya dipotong langsung dari gaji bulanan oleh pemberi kerja. Namun, terdapat banyak hal yang perlu diketahui mengenai cara menghitung besaran pajak tersebut, serta berbagai komponen yang memengaruhi jumlahnya. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai pajak karyawan swasta, mulai dari definisi hingga contoh perhitungan.

Pajak penghasilan atau PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk karyawan swasta, jenis pajak yang berlaku adalah ITA 21, yaitu pajak pemotongan atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan, termasuk gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain terkait layanan, posisi, atau pekerjaan, dikenakan pajak.

Tidak semua karyawan swasta dikenakan pajak penghasilan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3, ada beberapa kelompok yang wajib melakukan pemotongan pajak ITA 21. Di antaranya adalah karyawan, penerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, termasuk ahli waris mereka. Selain itu, non-karyawan yang menerima penghasilan terkait penyediaan jasa juga dikenakan pajak, seperti profesional, seniman, atlet, dan sebagainya. Karyawan yang tidak bekerja tetap, anggota dewan komisaris, mantan karyawan, serta peserta kegiatan tertentu juga termasuk dalam kategori ini.

Dalam perhitungan pajak penghasilan untuk karyawan swasta, terdapat beberapa komponen penting. Pertama adalah penghasilan bruto, yang mencakup gaji pokok, tunjangan rutin, dan penghasilan tidak rutin seperti bonus atau THR. Kedua adalah pengurangan penghasilan bruto, yang mencakup biaya jabatan, iuran pensiun, dan premi BPJS. Ketiga adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Terakhir, tarif pajak yang diterapkan berdasarkan tingkat penghasilan tahunan.

Tarif pajak penghasilan untuk karyawan swasta dihitung berdasarkan skala progresif sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp60 juta dikenakan pajak 5 persen, sedangkan penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan pajak 15 persen. Penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan pajak 25 persen, dan penghasilan di atas Rp500 juta dikenakan pajak 30 persen. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, tarif pajak meningkat 20 persen.

Contoh perhitungan pajak penghasilan untuk karyawan swasta dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pajak yang dipotong bulanan oleh perusahaan. Kedua, pajak yang dilaporkan sendiri dalam SPT tahunan bagi karyawan yang memiliki bisnis sampingan atau investasi. Contoh kasus pertama adalah Andi, seorang karyawan swasta tanpa pasangan yang bekerja di PT ABC dengan gaji bulanan Rp8 juta. Dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun, penghasilan bersih Andi per bulan adalah Rp7,3 juta, sehingga pajak tahunan yang harus dibayarkan adalah Rp1,68 juta.

Kasus kedua adalah Desy, seorang karyawan swasta yang memiliki bisnis sampingan. Gaji bulanan Desy adalah Rp7 juta, ditambah bonus tahunan dan THR. Dengan penghasilan bruto tahunan Rp98 juta, penghasilan bersihnya adalah Rp94,4 juta. Setelah dikurangi PTKP, pajak tahunan yang harus dibayarkan adalah Rp7,56 juta.

Beberapa kesalahan umum dalam perhitungan pajak karyawan swasta antara lain lupa menghitung biaya jabatan, tidak mengikuti aturan terbaru, dan memilih PTKP yang salah. Kesalahan ini bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak dan potensi denda jika tidak diperbaiki.

Untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak, penting bagi karyawan swasta untuk memahami komponen-komponen yang terlibat dan mengikuti aturan yang berlaku. Jika diperlukan, konsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan layanan digital seperti Digital Business Assistant (DiBA) dan Digital Legal Assistant (DiLA) dapat membantu memastikan keakuratan perhitungan pajak.

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk karyawan swasta, pajak yang berlaku adalah ITA 21, yaitu pajak pemotongan atas penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun. Dalam UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan, termasuk gaji, tunjangan, honorarium, atau pembayaran lain terkait layanan, posisi, atau pekerjaan, dikenakan pajak.

Siapa yang Dikenakan Pajak Penghasilan?

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3, ada beberapa kelompok yang wajib melakukan pemotongan pajak ITA 21. Di antaranya adalah karyawan, penerima uang pesangon, pensiun, atau manfaat pensiun, termasuk ahli waris mereka. Selain itu, non-karyawan yang menerima penghasilan terkait penyediaan jasa juga dikenakan pajak, seperti profesional, seniman, atlet, dan sebagainya. Karyawan yang tidak bekerja tetap, anggota dewan komisaris, mantan karyawan, serta peserta kegiatan tertentu juga termasuk dalam kategori ini.