Di tengah perkembangan ekonomi yang pesat, khususnya di Indonesia, usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, tantangan dalam menjalankan bisnis tidak bisa diabaikan. Dari perizinan hingga pengelolaan pajak, setiap langkah membutuhkan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam. Untuk membantu UKM menghadapi berbagai tantangan tersebut, layanan digital seperti DiBA (Digital Business Assistant) dan DiLA (Digital Legal Assistant) hadir sebagai solusi efisien dan cepat. Dengan dukungan teknologi terkini, layanan ini memberikan akses mudah untuk berbagai kebutuhan legal dan bisnis, termasuk pembuatan kontrak, pengurusan izin usaha, serta manajemen hak cipta.
Selain itu, regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) tahun 2020 telah memberikan sejumlah kemudahan bagi UKM. Beberapa di antaranya meliputi penghapusan biaya izin usaha untuk usaha mikro, bantuan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan, serta penyederhanaan administrasi pajak. Regulasi ini juga mencakup pengenaan insentif dalam bentuk penghapusan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UKM. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana alokasi khusus (DAK) untuk pendanaan program pemberdayaan UKM.
Dalam konteks global, Indonesia juga aktif dalam mendorong pertumbuhan UKM melalui kerja sama internasional. Misalnya, dengan negara-negara ASEAN, pemerintah Indonesia bekerja sama dalam upaya memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UKM. Dukungan dari organisasi seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri) juga turut berkontribusi dalam memfasilitasi UKM untuk masuk ke pasar internasional.
Untuk memastikan kelancaran operasional bisnis, pelaku UKM harus memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, pemilihan KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Indonesia) yang tepat sangat penting karena berkaitan langsung dengan jenis usaha yang dijalankan. Kedua, pemenuhan perizinan usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) adalah langkah wajib agar bisnis dapat beroperasi secara legal. Ketiga, pengelolaan pajak yang baik akan membantu bisnis menghindari risiko hukum dan memperkuat posisi keuangan.
Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja bagi UKM
Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang diterbitkan pada tahun 2020 memberikan berbagai manfaat signifikan bagi UKM. Salah satu yang paling menonjol adalah penghapusan biaya izin usaha untuk usaha mikro dan pengurangan biaya untuk usaha kecil. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi beban finansial bagi pelaku usaha. Selain itu, UU CK juga memberikan insentif dalam bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Pembiayaan ini bisa berupa pinjaman, jaminan, atau bahkan bantuan langsung yang ditujukan untuk memperkuat modal usaha.
Regulasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara UKM dengan perusahaan besar dan koperasi. Melalui kerja sama ini, UKM dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa pengembangan produk ekspor, peningkatan kesadaran lingkungan, dan pelatihan keterampilan. Dengan adanya insentif ini, UKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global.
Penghapusan Biaya Izin Usaha
Salah satu poin penting dalam UU CK adalah penghapusan biaya izin usaha untuk usaha mikro. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha mikro tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan izin usaha. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi mereka yang baru memulai bisnis. Sementara itu, usaha kecil tetap diberikan pengurangan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penghapusan biaya ini juga dilengkapi dengan penyesuaian sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan dengan mempertimbangkan tingkat risiko usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis daripada mengurus dokumen administratif.
Bantuan Pembiayaan dan Jaminan
UU CK juga memberikan bantuan pembiayaan dan jaminan kepada UKM. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh dana dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun perusahaan besar. Bantuan ini bisa dalam bentuk pinjaman, jaminan, atau bahkan bantuan langsung. Tujuannya adalah untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan kapasitas produksi.
Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk pengurangan tarif fasilitas dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban operasional UKM dan membuat bisnis lebih efisien. Dengan bantuan pembiayaan dan jaminan ini, UKM dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang.
Penyederhanaan Administrasi Pajak
UU CK juga memberikan penyederhanaan administrasi pajak bagi UKM. Pelaku usaha yang berorientasi ekspor dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh). Selain itu, UKM juga diberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HAKI). Kemudahan ini mencakup pendaftaran merek, perpanjangan merek, analisis merek, dan manajemen hak cipta.
Penyederhanaan administrasi pajak ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan UKM dan mempercepat proses pengelolaan pajak. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Penghapusan Biaya Sertifikasi Halal
UU CK juga memberikan penghapusan biaya sertifikasi halal bagi pelaku UKM. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah oleh UU CK. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal tidak dikenakan biaya tambahan. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan besar bagi UKM yang ingin memasuki pasar Muslim.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dengan adanya kebijakan ini, UKM dapat lebih mudah memenuhi standar pasar dan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun internasional.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
UU CK juga menetapkan dana alokasi khusus (DAK) yang dialokasikan untuk pemberdayaan UKM. Dana ini diberikan sebagai bentuk pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan UKM di tingkat daerah. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah dapat lebih mudah membiayai program pemberdayaan UKM dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Penggunaan DAK harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dana ini digunakan secara transparan dan efisien untuk memperkuat posisi UKM di pasar.
Penyediaan Ruang Promosi di Infrastruktur Publik
UU CK juga menetapkan penyediaan ruang promosi bagi UKM di infrastruktur publik. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, serta entitas bisnis swasta wajib menyediakan ruang promosi, tempat usaha, dan pengembangan UKM di infrastruktur publik. Ruang promosi ini mencakup terminal, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, area restoran tol, dan infrastruktur publik lainnya.
Penyediaan ruang promosi ini minimal 30% dari luas area toko di infrastruktur publik yang relevan. Dengan adanya kebijakan ini, UKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas bisnis.
Penyediaan Bantuan Hukum dan Layanan
UU CK juga menetapkan penyediaan bantuan hukum dan layanan bagi UKM. Kebijakan ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Penyediaan bantuan hukum ini ditekankan dalam Pasal 96 UU UMKM jo UU CK. Dengan adanya bantuan hukum ini, UKM dapat lebih mudah memahami regulasi dan memperkuat posisi hukum bisnis.
Bantuan hukum ini mencakup bantuan dalam pengurusan izin usaha, pendaftaran HAKI, dan pengelolaan kontrak. Dengan bantuan hukum ini, UKM dapat lebih aman dalam menjalankan bisnis dan menghindari risiko hukum.
Pentingnya IUMK bagi UKM
IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) merupakan tanda legalitas bagi pelaku usaha atau aktivitas tertentu dalam bentuk izin usaha mikro. IUMK dikeluarkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan cara sebagai berikut:
- Mengakses situs OSS untuk mendapatkan akun pengguna (https://oss.go.id)
- Mendaftar di halaman OSS menggunakan akun pengguna
- Registrasi dilakukan dengan mengisi data yang tercantum di OSS
- OSS mengeluarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) kepada pelaku usaha yang telah mengisi data secara lengkap
- Setelah mendapatkan NIB, Lembaga OSS akan mengeluarkan IUMK
IUMK dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis dan mengajukan izin usaha komersial atau operasional. Dengan IUMK, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan dan bantuan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan.
