Perusahaan dan pekerja sering kali menghadapi tantangan terkait aturan yang berlaku di lingkungan kerja. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, dua dokumen penting yang sering muncul adalah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Meski keduanya sama-sama mengatur hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja, terdapat perbedaan signifikan yang perlu dipahami agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan aman. Artikel ini akan membahas secara rinci perbedaan PP dan PKB serta implikasinya dalam dunia kerja.
Dalam regulasi ketenagakerjaan, PP didefinisikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pengusaha secara tertulis, mencakup syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Sementara itu, PKB merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh dan pengusaha atau beberapa pengusaha, yang mencakup kesepakatan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perbedaan ini menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana masing-masing dokumen dapat digunakan dalam kebijakan perusahaan.
Selain itu, proses penyusunan PP dan PKB juga berbeda. PP disusun hanya oleh pengusaha, sementara PKB melibatkan partisipasi aktif dari serikat pekerja/buruh. Hal ini menunjukkan bahwa PKB lebih bersifat kolaboratif dan harus dilakukan melalui musyawarah. Sebaliknya, PP tidak memerlukan persetujuan langsung dari pekerja, meskipun wajib memperhatikan pertimbangan dari wakil pekerja. Dengan demikian, PP lebih fleksibel dalam pembuatan, sedangkan PKB membutuhkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih adil.
Kemudian, dalam hal perselisihan, PP tidak dapat diperselisihkan karena saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/buruh bersifat tidak memaksa. Sementara itu, PKB memerlukan kesepakatan yang jelas antara pengusaha dan pekerja. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial. Hal ini menunjukkan bahwa PKB lebih memiliki bobot hukum yang kuat dibandingkan PP.
Masa berlaku PP dan PKB juga memiliki batas waktu. PP berlaku selama paling lama 2 tahun dan harus diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Sedangkan PKB juga memiliki masa berlaku maksimal 2 tahun, tetapi dapat diperpanjang hingga 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Kedua dokumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan hubungan antara pengusaha dan pekerja, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan.
Definisi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Peraturan Perusahaan (PP) adalah dokumen yang dibuat oleh pengusaha secara tertulis, yang mencakup syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. PP dirancang untuk mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP harus mencantumkan hal-hal seperti hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya PP.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. PKB mencakup kesepakatan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Berdasarkan Pasal 116 UU Ketenagakerjaan, PKB harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan disusun melalui proses musyawarah. PKB memiliki bobot hukum yang lebih kuat dibandingkan PP karena melibatkan partisipasi aktif dari pekerja.
Perbedaan antara PP dan PKB terletak pada aspek penyusunan dan kekuatan hukumnya. PP hanya disusun oleh pengusaha, sedangkan PKB melibatkan partisipasi dari serikat pekerja/buruh. Selain itu, PKB memerlukan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja, sementara PP tidak memerlukan persetujuan langsung dari pekerja. Dengan demikian, PP lebih fleksibel dalam pembuatan, sedangkan PKB memiliki bobot hukum yang lebih kuat.
Insiatif Pembuatan atau Penyusun PP dan PKB
Peraturan Perusahaan (PP) disusun oleh pengusaha sendiri, tanpa perlu melibatkan pihak lain. Pengusaha bertanggung jawab atas isi dan pelaksanaan PP. Dalam penyusunan PP, pengusaha tidak memerlukan kesepakatan dengan pekerja, tetapi harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan Pasal 110 UU Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa PP lebih bersifat mandiri dan tidak memerlukan partisipasi aktif dari pekerja.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. PKB disusun secara musyawarah dan harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis. Proses penyusunan PKB melibatkan partisipasi aktif dari pekerja, sehingga PKB lebih bersifat kolaboratif dan memiliki bobot hukum yang lebih kuat dibandingkan PP.
Perbedaan inisiatif pembuatan antara PP dan PKB menunjukkan bahwa PP lebih fleksibel dalam penyusunan, sedangkan PKB memerlukan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Hal ini penting untuk dipahami agar perusahaan dapat memilih dokumen yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada.
Kesepakatan Pengusaha dengan Pekerja dalam PP dan PKB
Dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), pengusaha tidak memerlukan kesepakatan langsung dengan pekerja. Namun, pengusaha harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan sesuai dengan Pasal 110 UU Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa PP lebih bersifat mandiri dan tidak memerlukan partisipasi aktif dari pekerja. Meskipun begitu, saran dari wakil pekerja/buruh tetap menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan PP.
Sebaliknya, dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan. PKB disusun melalui proses perundingan yang dilaksanakan secara musyawarah. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari serikat pekerja/buruh, sehingga PKB lebih bersifat kolaboratif dan memiliki bobot hukum yang lebih kuat dibandingkan PP. Kesepakatan ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja.
Perbedaan dalam kesepakatan antara PP dan PKB menunjukkan bahwa PP lebih fleksibel dalam penyusunan, sedangkan PKB memerlukan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, pengusaha harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi perusahaan saat memilih dokumen yang sesuai.
Perselisihan dalam PP dan PKB
Dalam penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), saran dan pertimbangan yang disampaikan oleh serikat pekerja/buruh tidak bersifat memaksa, artinya tidak harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam pembuatan PP tidak dapat diperselisihkan. Hal ini menunjukkan bahwa PP lebih bersifat mandiri dan tidak memerlukan persetujuan langsung dari pekerja. Namun, saran dari wakil pekerja/buruh tetap menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan PP.
Sementara itu, dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), jika tidak mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Pasal 117 UU Ketenagakerjaan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari serikat pekerja/buruh, sehingga PKB lebih bersifat kolaboratif dan memiliki bobot hukum yang lebih kuat dibandingkan PP. Kesepakatan ini diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang antara pengusaha dan pekerja.
Perbedaan dalam perselisihan antara PP dan PKB menunjukkan bahwa PP lebih fleksibel dalam penyusunan, sedangkan PKB memerlukan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, pengusaha harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi perusahaan saat memilih dokumen yang sesuai.
Berakhirnya Masa Berlaku serta Perpanjangan atau Pembaharuan PP dan PKB
Peraturan Perusahaan (PP) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya PP. Masa berlakunya PP adalah paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya sesuai dengan Pasal 111 Ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Selama masa berlakunya PP, jika serikat pekerja/buruh di perusahaan tersebut ingin melaksanakan perundingan pembuatan PKB, maka pengusaha wajib melayani.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling sedikit memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB, dan tanda tangan para pihak pembuat PKB. Masa berlaku PKB juga paling lama 2 tahun. PKB kemudian dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh.
Perbedaan dalam masa berlaku dan perpanjangan antara PP dan PKB menunjukkan bahwa PP lebih fleksibel dalam penyusunan, sedangkan PKB memerlukan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian, pengusaha harus mempertimbangkan kebutuhan dan situasi perusahaan saat memilih dokumen yang sesuai.
