Indonesia dan Vietnam, dua negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kebijakan pemerintahan yang berbeda. Meski sama-sama menghadapi tantangan ekonomi dan politik, kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola lembaga pemerintahan dan pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik mulai beralih pada bagaimana struktur birokrasi memengaruhi efisiensi dan daya saing ekonomi. Di tengah situasi ini, penting untuk memahami perbedaan antara jumlah menteri di Indonesia dan Vietnam, serta dampaknya terhadap iklim bisnis.
Perubahan besar terjadi di Indonesia ketika pemerintah menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%, sementara jumlah menteri meningkat menjadi 109 kursi. Di sisi lain, Vietnam melakukan reformasi dengan menurunkan PPN dari 10% menjadi 8% dan merampingkan struktur kementerian dari 30 menjadi 21 lembaga. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan kebijakan fiskal yang berbeda, tetapi juga strategi pengelolaan birokrasi yang berbeda. Kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat posisi mereka dalam menarik investasi asing dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Dalam konteks global, jumlah menteri di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, Rusia memiliki 21 kementerian, Cina 26, dan Amerika Serikat 15. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah struktur birokrasi yang lebih besar benar-benar efektif atau justru memberatkan anggaran negara. Sementara itu, Vietnam telah membuktikan bahwa perampingan struktur pemerintahan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi.
Perbandingan Struktur Pemerintahan Indonesia dan Vietnam
Pemerintahan di Indonesia saat ini terdiri dari 109 kursi menteri, termasuk 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri. Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan era Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) yang hanya memiliki 60 kursi menteri. Perubahan ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Kabinet Merah Putih pada periode 2024-2029. Menurut Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, struktur pemerintahan ini dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Di sisi lain, Vietnam melakukan reformasi dengan mengurangi jumlah kementerian dari 30 menjadi 21. Proses ini direncanakan selesai pada April 2025, sehingga Vietnam akan memiliki 13 kementerian, 4 lembaga setingkat menteri, dan 4 badan tambahan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Vietnam juga menurunkan PPN dari 10% menjadi 8%, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing.
Efisiensi dan Biaya Operasional Pemerintahan
Jumlah menteri yang besar di Indonesia berdampak signifikan pada anggaran negara. Berdasarkan perkiraan Celios, biaya operasional menteri dan wakil menteri di era Prabowo mencapai Rp777 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan era Joko Widodo, yang diperkirakan hanya Rp387,6 miliar per tahun. Dengan peningkatan jumlah menteri, biaya administrasi dan gaji pegawai meningkat, yang berpotensi menyebabkan beban APBN yang lebih berat.
Vietnam, dengan struktur pemerintahan yang lebih ringkas, berhasil mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan biaya administrasi lebih rendah. Hal ini juga membantu dalam menarik investor asing, karena prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, penurunan PPN membuat biaya produksi lebih rendah, sehingga harga produk lebih kompetitif di pasar internasional.
Strategi Ekonomi dan Investasi Asing di Vietnam
Vietnam memiliki strategi yang jelas dalam menarik investasi asing. Salah satu faktor utama adalah lokasi geografis yang strategis, dekat dengan China dan berada di jalur perdagangan utama dunia. Pertumbuhan ekonomi Vietnam rata-rata mencapai 5-7% per tahun, yang menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan pesat. Pemerintah Vietnam juga menawarkan insentif menarik bagi investor, seperti kemudahan prosedur investasi dan perlindungan kekayaan intelektual.
Selain itu, Vietnam memiliki tenaga kerja yang produktif dan infrastruktur yang berkembang pesat. Ketersediaan kawasan industri dan bisnis yang baik mempermudah operasional perusahaan. Selain itu, adanya lebih dari 18 perjanjian perdagangan bebas memperluas akses pasar ke negara-negara di Asia Pasifik, Eropa, dan wilayah lain. Hukum yang kuat dan sistem administrasi yang transparan juga menjadi keuntungan bagi investor.
Dampak Struktur Birokrasi terhadap Iklim Bisnis
Struktur birokrasi yang gemuk di Indonesia sering kali menjadi hambatan bagi investor asing. Prosedur penanaman modal yang rumit dan banyaknya “kepala” yang harus dihubungi membuat proses investasi menjadi lebih lama dan mahal. OECD bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling ketat dalam penanaman modal asing setelah Filipina. Hal ini membuat investor cenderung memilih negara lain yang lebih mudah dan efisien.
Di sisi lain, Vietnam berhasil menciptakan iklim bisnis yang lebih ramah. Dengan struktur pemerintahan yang lebih ringkas, proses pengambilan keputusan lebih cepat, dan biaya operasional lebih rendah. Penurunan PPN juga membantu mengurangi beban biaya produksi, sehingga produk lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan pro-bisnis dan dukungan pemerintah yang kuat membuat Vietnam menjadi tujuan utama bagi investor asing.
Pelajaran dari Vietnam untuk Indonesia
Dari pengalaman Vietnam, Indonesia bisa belajar bahwa struktur birokrasi yang lebih ringkas dan efisien dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Meskipun jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia cukup besar, hal ini tidak selalu berarti perlu jumlah menteri yang lebih banyak. Dengan reformasi pemerintahan yang tepat, Indonesia bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan pajak dan prosedur penanaman modal. PPN yang tinggi dan prosedur yang rumit bisa mengurangi minat investor. Dengan penyesuaian kebijakan yang sesuai, Indonesia bisa meningkatkan daya tariknya sebagai negara tujuan investasi. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam persaingan global dan menciptakan masa depan ekonomi yang lebih baik.
