Pendirian koperasi di Indonesia menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dengan prinsip kebersamaan dan saling mendukung. Koperasi tidak hanya sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun perekonomian nasional. Dengan jumlah koperasi yang tercatat mencapai 127.846 unit pada tahun 2021, koperasi telah menjadi bagian penting dari struktur perekonomian Indonesia. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap prosedur, persyaratan, serta jenis-jenis koperasi yang dapat didirikan di Indonesia.
Apa Itu Koperasi?
Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi. Prinsip utama koperasi adalah kerja sama, kebersamaan, dan kesetaraan. Koperasi juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat luas, serta berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional yang lebih adil dan sejahtera.
Menurut UU No. 25/1992 tentang Koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bersifat patuh, yaitu bekerja sama atas dasar kekeluargaan dan prinsip kebersamaan, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi juga harus menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Dasar Hukum Koperasi
Pemerintah Indonesia telah mengatur koperasi melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa peraturan yang relevan:
-
UU No. 25/1992 tentang Koperasi
Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pemberdayaan koperasi di Indonesia. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai prinsip-prinsip koperasi, hak dan kewajiban anggota, serta tata cara pengelolaan koperasi. -
PP No. 4/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar
Peraturan pemerintah ini mengatur prosedur pengesahan akta pendirian koperasi serta perubahan anggaran dasar koperasi.
-
PP No. 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi
Menjelaskan mekanisme pembubaran koperasi jika tidak memenuhi syarat atau tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya. -
PP No. 9/1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam
Mengatur pelaksanaan usaha simpan pinjam di lingkungan koperasi. -
PP No. 98/1998 tentang Modal Saham
Menjelaskan ketentuan mengenai modal saham yang diperlukan dalam pendirian koperasi.
-
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Koperasi
Menyempurnakan aturan terkait pendirian, pengelolaan, dan pengembangan koperasi. -
UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja
Memperbarui aturan terkait pendirian koperasi, termasuk perubahan jumlah anggota minimum.
Persyaratan Pendirian Koperasi
Prosedur pendirian koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9/2018. Berikut adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi:
1. Persyaratan Pendirian Koperasi Primer
Koperasi primer didirikan oleh minimal 9 anggota. Untuk mendirikan koperasi primer, berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan:
– Dua salinan akta pendirian koperasi dengan materai
– Bukti setoran modal awal
– Dokumen hasil rapat pendirian koperasi
– Rencana kegiatan koperasi yang telah disusun
2. Persyaratan Pendirian Koperasi Sekunder
Koperasi sekunder didirikan oleh minimal 3 koperasi. Persyaratan pendiriannya mirip dengan koperasi primer, namun tambahan dokumen seperti:
– Hasil rapat pendirian koperasi
– Keputusan pengesahan badan hukum koperasi sekunder
– Nomor TIN (Tax Identification Number) aktif untuk semua anggota potensial
3. Persyaratan Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Koperasi simpan pinjam (KSP) memiliki persyaratan tambahan, seperti:
– Bukti setoran modal awal
– Rencana kerja selama 3 tahun yang mencakup rencana modal, rencana bisnis, dan rencana organisasi serta sumber daya manusia
– Pernyataan lengkap administrasi organisasi dan pencatatan keuangan
– Nama dan CV (Curriculum Vitae) calon manajer KSP
– Daftar fasilitas kerja beserta deskripsi kondisi fisiknya
Jenis-Jenis Koperasi
Berdasarkan tingkatnya, koperasi dapat dibagi menjadi dua jenis:
– Koperasi Primer: Didirikan oleh individu atau kelompok kecil.
– Koperasi Sekunder: Didirikan oleh beberapa koperasi.
Berdasarkan anggota, koperasi dapat dibagi menjadi:
– Koperasi Pegawai Negeri (KPN): Khusus untuk pegawai negeri.
– Koperasi Unit Desa (KUD): Khusus untuk masyarakat desa.
– Koperasi Pasar (Koppas): Khusus untuk pedagang pasar.
Berdasarkan jenis usaha, koperasi dapat dibagi menjadi:
– Koperasi Simpan Pinjam (KSP): Fokus pada layanan simpan pinjam.
– Koperasi Konsumsi: Fokus pada kebutuhan konsumsi anggota.
– Koperasi Serba Guna (KSU): Menyediakan berbagai layanan sesuai kebutuhan anggota.
Siapa yang Bisa Mendirikan Koperasi?
Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9/2018, pendiri koperasi bisa berupa individu atau sejumlah koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan dan hadir dalam rapat pendirian koperasi. Artinya, siapa pun yang memenuhi syarat dapat mendirikan koperasi, baik sebagai koperasi primer maupun sekunder.
Prosedur Pendirian Koperasi
Prosedur pendirian koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9/2018. Berikut langkah-langkahnya:
1. Merencanakan pendirian koperasi.
2. Mengajukan rencana dan berkonsultasi dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah.
3. Melakukan rapat pendirian koperasi oleh semua anggota potensial.
4. Memverifikasi nama koperasi yang akan didirikan.
5. Mengajukan akta pendirian koperasi.
6. Memverifikasi dokumen pengajuan pendirian koperasi.
7. Mekanisme dalam sistem administrasi entitas hukum koperasi (SISMINBHKOP).
8. Mengajukan izin pendirian koperasi.
Besaran Modal Awal
Modal awal koperasi bervariasi tergantung jenis koperasi dan persyaratan yang diberlakukan. Pemerintah Indonesia tidak menetapkan standar nasional untuk modal awal koperasi. Berikut sumber-sumber modal awal yang umum digunakan:
1. Modal Sendiri
– Simpanan Wajib: Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu tertentu.
– Simpanan Pokok: Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota saat menjadi anggota.
– Dana Cadangan: Dana yang diperoleh dari SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk menambah modal sendiri dan menutupi kerugian koperasi.
– Bantuan: Dana yang diterima dari pemerintah, lembaga internasional, individu, atau pihak lain yang tidak mengikat.
- Modal Pinjaman
- Bisa berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain, bank, lembaga keuangan, penerbitan obligasi, atau sumber-sumber sah lainnya.
Kesimpulan
Pendirian koperasi di Indonesia adalah pilihan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dengan prinsip kebersamaan dan saling mendukung. Dengan berbagai jenis koperasi yang tersedia dan prosedur yang jelas, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pendirian koperasi. Jika Anda tertarik untuk mendirikan koperasi, Anda dapat menggunakan layanan profesional seperti Kontrak Hukum untuk mempermudah proses pendirian koperasi. Proses pendirian koperasi biasanya memakan waktu sekitar dua bulan, tetapi bisa lebih cepat jika menggunakan layanan khusus.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pendirian koperasi, kunjungi https://kontrakhukum.com/pendirian-badan/ atau hubungi melalui Tanya KH.
