Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, usaha kecil dan menengah (UKM) menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, proses perizinan dan legalitas bisnis sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi untuk mempermudah pengurusan izin usaha, salah satunya dengan mengganti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dengan Nomor Identifikasi Usaha (NIB). Proses ini tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga memberikan peluang lebih besar bagi UKM untuk berkembang secara berkelanjutan.
Pada era digital saat ini, banyak pelaku usaha yang mencari solusi cepat dan efisien dalam mengurus legalitas bisnis. Salah satu layanan yang semakin diminati adalah pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, penggunaan teknologi seperti asisten digital hukum dan bisnis juga mulai menjadi pilihan utama bagi para pengusaha yang ingin fokus pada operasional bisnis tanpa terbebani oleh tugas administratif.
Perkembangan Regulasi untuk UKM
Sebelum adanya perubahan regulasi, pelaku usaha kecil dan menengah harus mengajukan IUMK sebagai bentuk legalitas bisnis. IUMK dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dan prosesnya sering kali memakan waktu lama serta memerlukan banyak persyaratan administratif. Meskipun IUMK masih berlaku, sejak 2023, regulasi baru yang dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan IUMK dengan NIB sebagai satu-satunya izin usaha yang diperlukan.
Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengurusan izin usaha dan mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UKM. NIB tidak hanya menjadi bukti registrasi usaha, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam mendukung berbagai kebutuhan bisnis, seperti akses ke fasilitas pajak, kesehatan, dan pelatihan. Selain itu, NIB juga menjadi dasar dalam mengajukan izin tambahan jika diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Perbedaan IUMK dan NIB
Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan legalitas bisnis, IUMK dan NIB memiliki perbedaan signifikan dalam hal prosedur dan manfaat. IUMK biasanya diberikan oleh pemerintah daerah dan memiliki syarat yang lebih ketat, sementara NIB dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS. Dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin tambahan jika usaha termasuk dalam kategori risiko rendah, yang ditentukan oleh Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI).
Selain itu, NIB juga memberikan akses lebih luas kepada pelaku usaha dalam mengakses berbagai fasilitas pemerintah, seperti pelatihan, insentif, dan kerja sama dengan perusahaan besar. Hal ini sangat penting karena membantu UKM dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar.
Fungsi Tambahan NIB Selain Sebagai Izin Usaha
NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai aspek bisnis. Menurut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Berbasis Risiko, NIB dapat digunakan sebagai identifikasi impor (API) dan akses bea cukai. Selain itu, NIB juga digunakan untuk registrasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sosial.
Selain itu, NIB juga menjadi dasar dalam pengajuan sertifikat halal, penyimpanan data usaha, dan akses pembiayaan dari bank. Ini sangat berguna bagi UKM yang ingin berkembang dan memperluas jaringan bisnis mereka. Selain itu, NIB juga memberikan peluang untuk mengikuti tender pemerintah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, yang dapat meningkatkan visibilitas dan pendapatan bisnis.
Prosedur Pembuatan NIB untuk UKM
Proses pembuatan NIB dilakukan melalui sistem OSS, yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan izin secara online. Untuk individu, data yang dibutuhkan antara lain nama, alamat, jenis usaha, lokasi investasi, rencana investasi, dan nomor NPWP. Sementara itu, untuk badan usaha, data yang diperlukan mencakup nama perusahaan, jenis badan usaha, status investasi, dan informasi kepemilikan saham.
Setelah data lengkap disiapkan, pelaku usaha dapat mengakses halaman OSS, mendaftar, dan mengisi semua informasi yang diperlukan. Setelah itu, NIB akan diterbitkan dan bisa digunakan sebagai bukti legalitas usaha. Proses ini jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengajuan IUMK yang sebelumnya membutuhkan banyak langkah administratif.
Layanan Pendukung untuk Pengurusan NIB
Untuk mempermudah proses pengurusan NIB, banyak layanan profesional yang tersedia. Misalnya, Kontrak Hukum menawarkan layanan pembuatan NIB dengan persyaratan dokumen seperti NPWP dan KTP pelaku usaha. Layanan ini sangat cocok bagi pelaku usaha yang ingin menghemat waktu dan tenaga dalam mengurus legalitas bisnis.
Selain itu, layanan asisten digital seperti DiBA dan DiLA juga menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha yang ingin mengelola administrasi bisnis secara efisien. Dengan menggunakan layanan digital, pelaku usaha dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir tentang tugas administratif yang rumit.
Manfaat dan Potensi NIB untuk UKM
Dengan adanya NIB, pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk berkembang lebih cepat dan stabil. NIB tidak hanya mempercepat proses pengurusan izin, tetapi juga memberikan akses ke berbagai fasilitas pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha. Selain itu, NIB juga menjadi dasar dalam mengajukan izin tambahan jika diperlukan, sehingga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.
Selain itu, NIB juga memberikan peluang untuk mengikuti tender pemerintah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, yang dapat meningkatkan visibilitas dan pendapatan bisnis. Dengan demikian, NIB tidak hanya menjadi izin usaha, tetapi juga menjadi alat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM di Indonesia.
Kesimpulan
Regulasi baru yang menggantikan IUMK dengan NIB adalah langkah penting dalam mempercepat proses pengurusan izin usaha dan memperkuat posisi UKM dalam perekonomian nasional. Dengan NIB, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan legalitas bisnis yang lebih mudah, tetapi juga akses ke berbagai fasilitas dan peluang yang dapat meningkatkan daya saing dan kinerja bisnis. Dengan dukungan layanan profesional dan teknologi digital, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa terbebani oleh tugas administratif yang rumit.
