Dalam dunia bisnis, pajak sering kali dianggap sebagai beban yang harus dipenuhi. Namun, bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat, menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan efisiensi operasional. PKP adalah istilah yang merujuk pada pengusaha atau pelaku usaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Status ini tidak hanya memberikan hak tetapi juga kewajiban dalam hal pemungutan dan pelaporan pajak.
Salah satu keuntungan utama menjadi PKP adalah kemampuan untuk mengkreditkan pajak masukan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menekan biaya produksi dan menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, PKP juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dan lembaga besar lainnya. Dengan memiliki status PKP, bisnis akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis dan calon pelanggan.
Proses pengajuan PKP tergolong sederhana, namun perlu persiapan yang matang. Pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki omset hingga Rp4,8 miliar per tahun, menyampaikan SPT selama dua tahun pajak terakhir, dan tidak memiliki utang pajak. Dokumen-dokumen penting seperti fotokopi KTP, NPWP, serta surat pernyataan bermaterai juga diperlukan. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP melalui laman resmi pajak.go.id.
Syarat dan Prosedur Pengajuan PKP
Untuk menjadi PKP, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu syarat utamanya adalah batas omset yang ditentukan. Pengusaha kecil dengan omset hingga Rp4,8 miliar per tahun berhak mengajukan diri sebagai PKP. Namun, mereka tetap bisa memilih untuk tidak menjadi PKP jika tidak membutuhkan status tersebut.
Selain batas omset, pelaku usaha juga harus menyampaikan SPT Pajak Penghasilan selama dua tahun pajak terakhir. Jika ada utang pajak, maka harus disertai persetujuan untuk diangsur atau ditunda pembayaran. Proses pengajuan bisa dilakukan dengan mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang tersedia di laman pajak.go.id.
Dokumen yang dibutuhkan antara lain fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi NPWP, serta fotokopi paspor, KITAS, atau KITAP bagi WNA. Selain itu, surat pernyataan bermaterai yang berisi detail kegiatan usaha dan lokasi usaha juga diperlukan. Dengan melengkapi semua dokumen tersebut, proses pengajuan PKP dapat segera dilakukan.
Fungsi Pengukuhan PKP
Status PKP memiliki fungsi penting dalam sistem perpajakan. Sebagai pengusaha yang melakukan transaksi BKP dan JKP, PKP wajib memungut pajak dari konsumen. Hal ini mencakup PPN dan PPnBM yang harus dibayarkan kepada negara.
Selain itu, PKP juga bertanggung jawab atas penyetoran pajak yang masih terutang. Jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka PKP harus menyetorkan selisihnya. Selain itu, PKP juga harus melaporkan pajak yang masih terutang secara berkala. Dengan demikian, status PKP bukan hanya tentang hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik.
Keuntungan Menjadi PKP
Meskipun memiliki kewajiban, menjadi PKP juga memberikan sejumlah keuntungan yang sangat berguna bagi pelaku usaha. Pertama, status PKP meningkatkan kredibilitas bisnis. Dengan memiliki status PKP, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari mitra bisnis dan pelanggan.
Kedua, PKP memberikan peluang kerja sama dengan pemerintah dan lembaga besar. Banyak lelang dan proyek pemerintah hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki status PKP. Ketiga, PKP memungkinkan pelaku usaha untuk mengkreditkan pajak masukan, sehingga biaya produksi dapat diminimalkan.
Keempat, PKP membantu meningkatkan efisiensi produksi. Dengan pajak yang dikreditkan, biaya produksi akan lebih rendah, sehingga harga jual produk bisa lebih kompetitif. Kelima, PKP memberikan akses ke fasilitas insentif pajak seperti pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.
Bisnis Berbadan Hukum
Salah satu manfaat utama menjadi PKP adalah kemampuan untuk menunjukkan bahwa bisnis berjalan secara legal dan teratur. Status PKP menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga bisnis tersebut dianggap memiliki ketaatan hukum yang baik.
Selain itu, status PKP juga menunjukkan bahwa bisnis sudah berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan izin usaha dan perizinan lainnya. Status PKP juga memberikan kepercayaan kepada investor dan mitra bisnis bahwa bisnis tersebut telah memenuhi standar hukum dan perpajakan yang diperlukan.
Kredibilitas Usaha yang Didirikan
PKP memberikan nilai tambah dalam hal kredibilitas bisnis. Perusahaan yang memiliki status PKP akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini karena PKP merupakan tanda bahwa bisnis telah memenuhi kewajiban pajaknya dan beroperasi secara legal.
Selain itu, kredibilitas PKP juga membantu dalam membangun reputasi bisnis. Perusahaan yang memiliki status PKP akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Dengan reputasi yang baik, perusahaan akan lebih mudah mengakses pinjaman dan investasi.
Peluang Kerja Sama Bisnis Besar
Status PKP memberikan peluang kerja sama dengan perusahaan besar dan pemerintah. Banyak lelang dan proyek pemerintah hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki status PKP. Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki status PKP akan lebih mudah mendapatkan kontrak besar.
Selain itu, PKP juga memudahkan kerja sama dengan perusahaan multinasional. Banyak perusahaan asing lebih percaya pada perusahaan lokal yang memiliki status PKP karena menunjukkan ketaatan pajak dan hukum yang baik. Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki status PKP akan lebih mudah menembus pasar internasional.
Meningkatkan Efisiensi Produksi
PKP membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan memungkinkan pelaku usaha untuk mengkreditkan pajak masukan. Dengan demikian, biaya produksi akan lebih rendah, sehingga harga jual produk bisa lebih kompetitif.
Selain itu, PKP juga membantu dalam mengelola arus kas. Dengan pajak yang dikreditkan, pelaku usaha tidak perlu membayar pajak langsung, sehingga uang tunai dapat digunakan untuk keperluan operasional. Dengan demikian, efisiensi produksi akan meningkat, dan bisnis akan lebih stabil.
Meningkatkan Penerimaan dari PPN
Salah satu keuntungan utama PKP adalah kemampuan untuk meningkatkan penerimaan dari PPN. Dengan pajak masukan yang dikreditkan, pelaku usaha dapat menekan harga jual barang atau jasa, sehingga lebih mudah bersaing di pasar.
Selain itu, PKP juga memberikan akses ke insentif pajak seperti pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih mudah mengelola keuangan dan meningkatkan profitabilitas bisnis.
Kontak KH
Jika Anda tertarik untuk menjadi PKP, Anda dapat menghubungi Kontrak Hukum untuk mendapatkan layanan pengurusan PKP yang cepat dan efisien. Kami telah dipercaya sejak tahun 2018 oleh ribuan perusahaan sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan legal dan pajak dengan harga terjangkau dan efisien.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman Layanan KH – PKP. Jika ada pertanyaan seputar kebutuhan bisnis lainnya, Anda juga bisa konsultasi gratis di Tanya KH atau mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.
