Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan negara. Di Asia Tenggara, tarif PPN berbeda-beda antar negara, tergantung pada kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan kebijakan fiskal yang diterapkan. Saat ini, Indonesia tengah bersiap menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang membuatnya menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan tersebut. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Perbandingan tarif PPN antar negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setiap negara memiliki strategi yang berbeda dalam menghadapi kenaikan pajak. Singapura, misalnya, baru saja meningkatkan PPN dari 8% menjadi 9%, tetapi karena tingkat pendapatan per kapita yang sangat tinggi, dampaknya relatif kecil. Sementara itu, Malaysia memilih untuk menghapus pajak serupa (GST) pada 2018 dan beralih ke sistem pajak yang lebih ringan, seperti SST (Sales and Service Tax). Thailand, di sisi lain, mempertahankan tarif PPN sebesar 7%, yang terendah di kawasan, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada harga barang dan jasa, tetapi juga bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli masyarakat turun akibat kenaikan harga, maka konsumsi domestik—yang menyumbang sebagian besar GDP—bisa melambat. Hal ini bisa berdampak pada UMKM, lapangan kerja, dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang efektif dalam menghadapi kenaikan PPN.
Perbandingan Tarif PPN di Negara-Negara ASEAN
Negara-negara di Asia Tenggara memiliki tarif PPN yang berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kondisi ekonomi masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh perbandingannya:
- Indonesia: Sedang bersiap menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Ini akan membuat Indonesia memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan.
- Singapura: Menaikkan PPN dari 8% menjadi 9%, tetapi karena tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, dampaknya relatif kecil.
- Malaysia: Menghapus GST (pajak serupa) pada 2018 dan beralih ke SST dengan tarif lebih ringan, yaitu 6%-10%.
- Thailand: Memperkirakan tarif PPN sebesar 7%, yang terendah di kawasan.
Setiap negara memiliki alasan tersendiri dalam menentukan tarif PPN. Misalnya, Singapura memiliki daya beli masyarakat yang kuat, sehingga kenaikan PPN tidak terlalu berdampak signifikan. Sementara itu, Thailand memilih untuk menjaga tarif PPN agar tidak mengganggu konsumsi domestik.
Dampak Kenaikan PPN terhadap Masyarakat
Kenaikan PPN berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat. Misalnya, jika seseorang membeli barang senilai Rp100.000 dengan tarif PPN 11%, ia harus membayar tambahan Rp11.000. Setelah kenaikan PPN menjadi 12%, ia harus membayar tambahan Rp12.000. Meskipun selisihnya hanya Rp1.000, jumlah ini bisa terasa berat jika diakumulasikan dalam transaksi bulanan.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan PPN bisa menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung. Hal ini bisa memengaruhi pengeluaran harian dan bahkan memicu penurunan kualitas hidup. Untuk menghadapi situasi ini, masyarakat perlu memperhatikan strategi pengelolaan keuangan yang lebih bijak.
Tips Mengelola Pengeluaran dengan Kenaikan PPN
Meski kenaikan PPN bisa terasa berat, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk tetap hemat dan mengelola keuangan secara lebih baik:
-
Manfaatkan Aplikasi Cashback
Unduh aplikasi seperti Shopback atau Tokopedia untuk mendapatkan potongan harga dan cashback saat belanja online.
-
Pantau Promo di Supermarket
Banyak supermarket seperti Hypermart atau Alfamart menawarkan promo mingguan untuk bahan pokok seperti minyak dan beras. -
Belanja Produk Lokal
Produk lokal berkualitas sering kali lebih murah dibandingkan merek impor. Belanja lokal juga mendukung perekonomian nasional. -
Gunakan Aplikasi Pengelola Keuangan
Aplikasi seperti Money Lover atau Spendee bisa membantu mencatat pengeluaran harian dan memberikan insight tentang penggunaan uang. -
Cari Promo di E-commerce
Platform seperti Shopee atau Tokopedia sering kali menawarkan diskon besar, terutama saat event seperti Harbolnas atau Promo Gajian.
Langkah yang Bisa Dilakukan Pemerintah
Untuk meringankan dampak kenaikan PPN, pemerintah bisa belajar dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
-
Memberikan Bantuan Tunai atau Subsidi
Pemerintah bisa memberikan bantuan tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau subsidi untuk barang kebutuhan pokok. -
Menetapkan Pengecualian untuk Barang Penting
Tarif PPN bisa dikurangi untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, atau obat-obatan. -
Menerapkan Pajak yang Lebih Selektif
Seperti Malaysia, pemerintah bisa mengganti PPN dengan pajak yang lebih ringan dan lebih tepat sasaran.
Kesimpulan
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di Indonesia memang menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Dengan tarif tertinggi di Asia Tenggara, dampaknya bisa terasa lebih berat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dengan strategi pengelolaan keuangan yang tepat, masyarakat tetap bisa menghadapi kenaikan ini tanpa merasa terbebani. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat meringankan beban rakyat, seperti bantuan tunai atau pengecualian pajak untuk barang penting.
Dengan kesadaran dan persiapan yang matang, masyarakat Indonesia tetap bisa tetap cerdas dalam mengatur pengeluaran meski menghadapi kenaikan PPN.
