Pada awal bulan Februari 2025, masyarakat Indonesia kembali mengalami gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Berbagai isu seperti penyaluran gas subsidi, demo guru honorer, dan kelangkaan BBM menjadi sorotan utama. Masyarakat semakin kritis dalam menyampaikan aspirasi mereka melalui media sosial dan aksi langsung di jalan. Tagar #PeringatanDarurat kembali viral sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Tisu Murah

Kritik publik terhadap kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diam terhadap tindakan yang dianggap tidak adil. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai masalah seperti kenaikan harga BBM, pengurangan subsidi pendidikan dan kesehatan, serta kesulitan dalam mendapatkan gas LPG subsidi telah memicu respons yang kuat dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih sadar akan hak-haknya dan ingin mendapatkan perlakuan yang lebih adil dari pemerintah.

Selain itu, isu-isu ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis.

Isu Utama yang Mengemuka

Gas LPG 3 Kg Tidak Lagi Dijual di Pengecer dan Warung

Pada 1 Februari 2025, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan kebijakan baru yang menyatakan bahwa tabung gas elpiji 3 kg atau LPG subsidi hanya boleh dibeli di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur ulang distribusi gas subsidi agar lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan gas LPG subsidi.

Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat berupa harga HET yang lebih murah, yaitu Rp18.000 per tabung, masyarakat harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Akibatnya, banyak warga mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan gas LPG subsidi. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri ESDM untuk mengizinkan pengecer kembali menjual gas LPG 3 kg dengan status sebagai sub pangkalan. Dengan demikian, masyarakat kembali bisa mendapatkan gas LPG subsidi secara lebih mudah dan dekat.

Demo Guru Honorer Menuntut Jadi ASN PPPK

Guru honorer di berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Aksi ini dilakukan oleh ribuan guru honorer R2 dan R3 yang menyuarakan beberapa poin tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap skema PPPK paruh waktu, yang dinilai tidak layak. Selain itu, mereka juga menuntut kesejahteraan yang lebih baik karena sudah mengabdi selama bertahun-tahun tanpa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Jasa Stiker Kaca

Aksi demo guru honorer ini menunjukkan betapa pentingnya pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap para pendidik. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru honorer memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pendidikan bangsa. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas dan gaji yang layak. Respons dari pihak DPRD Kabupaten Mukomuko menunjukkan bahwa aspirasi guru honorer akan diteruskan ke tingkat pusat, sehingga harapan untuk pengangkatan mereka menjadi PPPK bisa terwujud.

Jasa Backlink

Dosen ASN Turun ke Jalan untuk Nagih Tukin

Selain guru honorer, ratusan dosen ASN juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk menuntut penyelesaian kemelut tukin. Aksi ini dilakukan oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Seluruh Indonesia. Mereka membawa spanduk yang menyatakan permintaan mereka kepada Presiden untuk menyelesaikan masalah tukin yang sudah lama menjadi polemik.

Tunjangan kinerja (tukin) ini menjadi isu utama karena Kemendiktisaintek tidak membayarkan tukin dosen ASN periode 2020-2024. Alasan yang diberikan adalah karena tidak dianggarkan khusus untuk periode tersebut. Meskipun begitu, tukin dosen ASN tahun 2025 telah dianggarkan sebesar Rp2,5 triliun dan disetujui oleh Badan Anggaran DPR dan Kemenkeu RI. Aksi ini menunjukkan bahwa dosen ASN ingin mendapatkan hak mereka yang sudah seharusnya diberikan.

Masalah BBM dan Stok Kosong di SPBU Shell-BP

Harga BBM non subsidi di SPBU Pertamina dan swasta (Shell Indonesia, Vivo Energy Indonesia, dan BP-AKR) naik per 1 Februari 2025. Perubahan harga ini dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap USD dan tren harga rata-rata minyak mengacu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus. Namun, fenomena ini tidak berlangsung lancar karena terjadi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU Shell dan BP dari 1 Februari sampai 3 Februari 2025.

Kelangkaan stok BBM ini menyebabkan kesulitan bagi pengguna kendaraan bermotor yang ingin mengisi bensin. Untuk mengatasi masalah ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan izin impor BBM untuk Shell dan BP sebagai alternatif memenuhi kebutuhan stok BBM. Sementara itu, masyarakat dapat beralih ke merek lain seperti BP 92, Revvo 92, Pertamax, atau BP Ultimate.

Anggaran Kemenkeu 2026: Pendidikan & Kesehatan Bukan Prioritas?

Rencana Anggaran Kemenkeu 2026 ramai dibahas setelah beredar bocoran dokumen yang menyebut pendidikan dan kesehatan bukan prioritas utama. Sebagai gantinya, pemerintah fokus pada Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, energi, perumahan, serta pertahanan & keamanan. Publik mempertanyakan keputusan ini karena dua sektor krusial—pendidikan dan kesehatan—hanya masuk kategori “Prioritas Pendukung”.

Dampaknya bagi masyarakat termasuk potensi pengurangan subsidi seperti KIP & BOS, sehingga biaya sekolah/kuliah bisa makin mahal. Ada juga isu kalau biaya riset guru dan dosen juga dikurangi. Di sisi kesehatan, risiko layanan BPJS terdampak karena anggaran berkurang, membuat asuransi kesehatan tambahan jadi semakin penting. Publik masih menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah soal kebijakan ini.