Hak pilih merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, yang mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, masalah hak pilih bagi penyandang disabilitas mental telah menjadi topik yang sering dibahas, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Meskipun undang-undang dan putusan mahkamah konstitusi memberikan ruang bagi mereka untuk menggunakan hak pilihnya, masih ada tantangan dalam penerapannya. Dari sisi hukum, penyandang disabilitas mental tidak dilarang untuk memilih, tetapi harus memenuhi syarat tertentu, seperti surat keterangan dari dokter bahwa mereka dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan. Namun, dalam praktiknya, banyak orang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak memilih, yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan.
Masalah ini tidak hanya terkait dengan hukum, tetapi juga dengan kesadaran masyarakat dan sistem pendataan yang kurang efektif. Banyak penyandang disabilitas mental belum terdaftar sebagai pemilih karena tidak adanya prosedur yang jelas atau kurangnya sosialisasi. Selain itu, beberapa pihak masih mempercayai mitos bahwa penyandang disabilitas mental tidak memiliki kemampuan untuk memahami isu politik atau membuat keputusan yang bijak. Padahal, sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat usia dan status warga negara berhak untuk memilih. Termasuk penyandang disabilitas mental, selama mereka dalam kondisi sadar dan mampu memahami proses pemilu.
KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah berupaya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental dapat memilih, baik dalam pemilu maupun pemilihan umum daerah (Pilkada). Namun, proses ini masih menghadapi kendala, termasuk dalam hal pendataan dan verifikasi. Menurut Komisioner KPU, Viryan Azis, mekanisme pemilu bagi penyandang disabilitas mental didasarkan pada UU No 7 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XII/2015 juga memberi dasar hukum bahwa penyandang disabilitas mental tidak boleh dilarang untuk memilih, selama mereka dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan.
Persoalan Utama dalam Penggunaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental
Salah satu masalah utama dalam penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental adalah ketidakjelasan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “gangguan jiwa” dalam konteks pemilu. Menurut putusan MK No 135/PUU-XII/2015, frasa “terganggu jiwanya” tidak boleh diartikan secara mutlak sebagai gangguan permanen, melainkan harus ditafsirkan oleh profesional kesehatan. Hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas mental yang sedang dalam kondisi stabil dan sadar berhak untuk memilih, sementara yang sedang dalam keadaan krisis tidak bisa dilibatkan. Namun, dalam praktiknya, banyak petugas pemilu dan masyarakat masih memahami istilah ini secara sempit, sehingga menyebabkan penolakan terhadap penyandang disabilitas mental untuk memilih.
Selain itu, pendataan penyandang disabilitas mental masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data KPU, jumlah penyandang disabilitas mental yang terdaftar sebagai pemilih sangat sedikit, bahkan di bawah rata-rata nasional. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang hak pilih mereka. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, penyandang disabilitas mental harus didata dan diberikan hak pilih dalam pemilu, selama tidak ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu memilih. Namun, dalam prakteknya, banyak penyandang disabilitas mental tidak tahu cara mendapatkan surat rekomendasi tersebut, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk memilih.
Masalah lain yang muncul adalah perbedaan persepsi antara masyarakat dan lembaga pemilu. Banyak orang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak memilih, karena khawatir mereka akan dipengaruhi oleh orang lain atau tidak mampu memahami isu politik. Padahal, sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemilih, calon anggota DPR, DPD, presiden, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa penyandang disabilitas mental bukanlah kelompok yang tidak layak memilih, tetapi bagian dari masyarakat yang berhak berpartisipasi dalam proses demokratisasi.
Solusi dan Langkah yang Dapat Dilakukan
Untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, dan masyarakat. Salah satu solusi utama adalah peningkatan sosialisasi tentang hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Sosialisasi ini harus dilakukan secara massal dan berkelanjutan, baik melalui media massa, acara komunitas, maupun edukasi di sekolah dan universitas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan stigma dan kesalahpahaman yang selama ini menghambat partisipasi mereka dalam pemilu.
Selain itu, diperlukan sistem pendataan yang lebih akurat dan transparan. KPU harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental yang memenuhi syarat usia dan status warga negara terdaftar sebagai pemilih. Hal ini bisa dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga kesehatan dan organisasi penyandang disabilitas. Misalnya, KPU dapat bekerja sama dengan rumah sakit atau puskesmas untuk memverifikasi keberadaan penyandang disabilitas mental yang ingin menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pendataan akan lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko penolakan yang tidak perlu.
Penting juga untuk memperkuat regulasi dan pedoman pemilu yang terkait dengan penyandang disabilitas mental. UU Pemilu No 7 Tahun 2017 sudah memberikan dasar hukum bahwa penyandang disabilitas mental berhak memilih, tetapi perlu adanya penjelasan lebih rinci tentang bagaimana proses ini dilakukan. Misalnya, diperlukan panduan yang jelas tentang bagaimana penyandang disabilitas mental dapat mengajukan surat keterangan dari dokter, serta bagaimana proses pemungutan suara dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, penyandang disabilitas mental tidak hanya diberi hak, tetapi juga dukungan yang memadai untuk menggunakan hak tersebut.
Peran Masyarakat dalam Mendukung Partisipasi Penyandang Disabilitas Mental
Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan meningkatkan kesadaran dan empati terhadap mereka. Banyak orang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas mental tidak layak memilih karena khawatir mereka akan dipengaruhi oleh orang lain atau tidak mampu memahami isu politik. Padahal, sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017, penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, selama mereka dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat melalui edukasi dan kampanye. Media massa, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam menyebarkan informasi bahwa penyandang disabilitas mental tidak hanya layak memilih, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam proses demokratisasi. Selain itu, masyarakat juga bisa membantu penyandang disabilitas mental dengan memberikan dukungan moral dan psikologis, sehingga mereka merasa nyaman dan percaya diri dalam menggunakan hak pilihnya.
Selain itu, masyarakat juga bisa menjadi agen perubahan dengan mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu. Misalnya, masyarakat bisa bergabung dengan organisasi penyandang disabilitas, ikut dalam kegiatan sosialisasi, atau bahkan menjadi relawan yang membantu penyandang disabilitas mental dalam proses pemilu. Dengan begitu, partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Partisipasi Penyandang Disabilitas Mental
Selain sosialisasi dan partisipasi masyarakat, kebijakan dan regulasi juga memainkan peran penting dalam mendukung partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu. Saat ini, UU Pemilu No 7 Tahun 2017 sudah memberikan dasar hukum bahwa penyandang disabilitas mental berhak memilih, selama mereka dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan. Namun, diperlukan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana proses ini dilakukan, termasuk bagaimana penyandang disabilitas mental dapat mengajukan surat keterangan dari dokter dan bagaimana proses pemungutan suara dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, diperlukan revisi atau penjelasan tambahan terhadap putusan MK No 135/PUU-XII/2015, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental tidak boleh dilarang untuk memilih, selama mereka dalam kondisi sadar dan mampu mengambil keputusan. Putusan ini harus diterapkan secara konsisten dan transparan, tanpa diskriminasi atau bias. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan bahwa semua penyandang disabilitas mental yang memenuhi syarat usia dan status warga negara terdaftar sebagai pemilih, serta diberikan akses yang sama dalam proses pemilu.
Selain itu, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar diterapkan secara adil dan tidak ada penyalahgunaan. Misalnya, KPU bisa melakukan audit terhadap data pemilih dan memastikan bahwa penyandang disabilitas mental yang memenuhi syarat tidak dikesampingkan. Dengan demikian, partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga pemilu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
