Demokrasi Pancasila adalah konsep pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Dalam konteks politik, demokrasi ini tidak hanya mengacu pada sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, serta keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk yang heterogen, demokrasi Pancasila menjadi solusi untuk menciptakan stabilitas, harmoni, dan kemajuan bersama.
Pengertian demokrasi secara umum merujuk pada pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), sehingga dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Namun, dalam konteks Indonesia, demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemilihan umum atau partisipasi politik, tetapi lebih dari itu. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial.
Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara rakyat didengar, baik dari kalangan mayoritas maupun minoritas. Selain itu, demokrasi Pancasila juga menekankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan hukum, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pembangunan negara yang stabil, damai, dan berkembang.
Tujuan utama dari demokrasi Pancasila adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan adil. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti menjamin hak-hak rakyat, menata norma agar tidak terjadi pertikaian, membangun kesadaran ber-Ketuhanan, memperkuat persatuan nasional, serta menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi panduan hidup bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli
Banyak ahli dan tokoh politik Indonesia telah memberikan definisi dan penjelasan tentang demokrasi Pancasila. Salah satu dari mereka adalah Drs. C.S.T. Kansil, SH., yang menyatakan bahwa demokrasi Pancasila merupakan sila keempat dalam Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Definisi ini menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan.
Prof. Darjdi Darmo Diharko menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila berasal dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa demokrasi ini bukan hanya sistem politik, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu, Prof. R.M. Sukamto Notonagoro menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah dasar negara yang mengedepankan keadilan sosial, persatuan, dan keberagaman.
Selain para ahli, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 dan 1983 juga memberikan penjelasan tentang demokrasi Pancasila. Menurut GBHN, demokrasi Pancasila ditujukan untuk memantapkan stabilitas politik dinamis dan melaksanakan sistem Pancasila. Dalam pelaksanaannya, demokrasi ini membutuhkan pemantapan kehidupan konstitusional, demokrasi, dan tegaknya hukum.
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari bentuk-bentuk demokrasi lain. Pertama, pemerintahan dijalankan sesuai dengan konstitusi, yaitu UUD 1945. Kedua, demokrasi ini melaksanakan pemilihan umum secara berkesinambungan. Ketiga, demokrasi Pancasila menghormati HAM dan melindungi hak-hak masyarakat minoritas.
Keempat, demokrasi ini merupakan kompetisi gagasan dalam menyelesaikan masalah, bukan hanya berdasarkan suara terbanyak. Kelima, ide-ide yang terbaik akan diterima, bukan hanya yang paling banyak dukungannya. Keenam, tidak ada pertentangan antar dua unsur bahasa untuk memperlihatkan arti. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga sistem nilai dan prinsip yang harus dijunjung tinggi.
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila dibangun atas dasar sepuluh prinsip utama. Pertama, demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara bebas beragama dan menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Prinsip ini mengacu pada kemampuan individu untuk berpikir kritis, inovatif, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan.
Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Prinsip ini menggariskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilakukan melalui lembaga-lembaga demokratis seperti DPR dan MPR. Keempat, demokrasi dengan Rule of Law. Prinsip ini menekankan pentingnya hukum sebagai dasar pemerintahan yang adil dan transparan.
Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Prinsip ini mengatur bahwa kekuasaan negara dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan sistem check and balance. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Prinsip ini menjamin perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.
Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Prinsip ini menekankan bahwa pengadilan harus independen dan netral dalam menjalankan tugasnya. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan internalnya. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Demokrasi Pancasila dalam Konteks Pembaruan
Dalam era modern, demokrasi Pancasila terus mengalami perkembangan dan adaptasi. Di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim, perang dagang, dan ancaman terorisme, demokrasi Pancasila menjadi fondasi yang kuat untuk membangun kestabilan politik dan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada tahun 2025, demokrasi Pancasila telah berhasil memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik, sekaligus menjaga keberagaman budaya dan agama.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu meningkat signifikan, dengan angka partisipasi mencapai 78,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, indeks kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi juga meningkat, dengan indikator kepercayaan mencapai 69,3% pada tahun 2025.
Tantangan dan Peluang Demokrasi Pancasila
Meskipun demokrasi Pancasila telah menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah ketimpangan sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah. Menurut data dari Bank Dunia (2025), tingkat ketimpangan di Indonesia masih relatif tinggi, dengan Gini Ratio mencapai 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih besar untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.
Selain itu, tantangan lain adalah penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Laporan Komnas HAM (2025) menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk memperkuat demokrasi Pancasila. Dengan adanya inovasi teknologi, misalnya, partisipasi masyarakat dalam politik dapat ditingkatkan melalui platform digital. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (2025), jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 172 juta, yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan partisipasi politik.
Kesimpulan
Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang unik dan relevan dengan kondisi Indonesia. Dengan dasar nilai-nilai Pancasila, demokrasi ini tidak hanya mengedepankan partisipasi rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Meskipun masih menghadapi tantangan, demokrasi Pancasila terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi.
Sebagai bagian dari identitas bangsa, demokrasi Pancasila harus terus dipelihara dan dikembangkan agar bisa menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan partisipasi aktif masyarakat, kebijakan yang pro-rakyat, dan sistem hukum yang adil, demokrasi Pancasila akan terus menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
