Pemilu 2019 menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Pemilihan umum ini tidak hanya menghadirkan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski fokus utama sering kali tertuju pada pemilihan eksekutif, kinerja dan kompetensi anggota legislatif justru berperan penting dalam membentuk kebijakan negara. Dengan begitu, pemilih perlu memahami pentingnya memilih wakil rakyat dengan bijak dan cerdas agar bisa memastikan bahwa suara mereka benar-benar diwujudkan dalam sistem pemerintahan.
Selama beberapa tahun terakhir, kinerja DPR dan DPRD sering dikritik karena kurang optimal dalam menjalankan tugasnya. Tidak jarang, anggota dewan gagal menyampaikan aspirasi rakyat atau bahkan terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada sistem dan mekanisme pemilihan yang belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks ini, partai politik memiliki peran besar dalam memastikan bahwa calon-calon yang diajukan memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Namun, saat ini banyak partai yang lebih mengutamakan popularitas daripada kualitas, sehingga risiko terpilihnya figur yang tidak layak meningkat.
Pemilu 2019 juga menjadi kesempatan untuk melakukan reformasi dalam sistem politik Indonesia. Dengan adanya perubahan aturan pemilihan, termasuk penyesuaian jumlah kursi parlemen, partai-partai harus lebih selektif dalam memilih caleg. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi partai yang masih kesulitan dalam membangun kaderisasi yang kuat. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk lebih sadar akan hak pilihnya. Dengan memahami kriteria pemilihan wakil rakyat yang tepat, masyarakat dapat memberikan dukungan kepada calon yang benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat.
Kinerja Buruk Legislator
Kinerja legislatif di Indonesia seringkali dinilai tidak optimal, terutama dalam hal penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Menurut survei Alvara Research pada April hingga Mei 2018, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja DPR hanya mencapai 51,8 persen, yang merupakan salah satu yang terendah dibandingkan lembaga-lembaga lain. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa tidak puas dengan cara kerja para anggota dewan, baik dari segi kualitas maupun transparansi.
Tidak hanya itu, banyak anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang 2004 hingga September 2018, terdapat 911 pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 229 orang adalah anggota DPR/DPRD. Hal ini menjadi bukti bahwa ada sebagian besar anggota dewan yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan etis. Mereka justru menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, yang berpotensi merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi.
Masalah ini tidak hanya terjadi secara individual, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam sistem pemilihan. Banyak anggota dewan terpilih karena koneksi atau popularitas, bukan karena kemampuan dan dedikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki proses pemilihan, mulai dari penyaringan kandidat hingga pengawasan selama masa jabatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja legislatif dapat lebih baik dan lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.
Mensterilkan Parlemen
Proses pemilihan legislatif pada Pemilu 2019 menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas parlemen. Salah satu tujuan utamanya adalah “mensterilkan” parlemen dari anggota yang tidak memiliki integritas atau kompetensi. Namun, dalam praktiknya, banyak partai politik masih kesulitan dalam memilih kader yang tepat. Proses kaderisasi seringkali dilakukan secara instan, hanya untuk memenuhi target jumlah kursi. Akibatnya, banyak caleg yang dipilih hanya karena popularitas, bukan karena kemampuan dan rekam jejak yang baik.
Menurut data dari Komisioner KPU Ilham Saputra, pada Pemilu 2019, terdapat 49 caleg yang berstatus mantan terpidana korupsi. Dari jumlah ini, 9 orang adalah caleg DPD, 16 orang adalah caleg DPRD provinsi, dan 24 orang adalah caleg DPRD kabupaten/kota. Angka ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan masih rentan terhadap masuknya tokoh-tokoh yang memiliki catatan buruk. Hal ini sangat berpotensi merusak citra parlemen dan memperkuat persepsi bahwa politik di Indonesia masih penuh dengan kecurangan dan manipulasi.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi aturan pemilihan yang lebih ketat. Partai politik harus lebih berkomitmen dalam memilih caleg yang memiliki rekam jejak bersih dan kompetensi yang memadai. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada dalam memilih, dengan mempertimbangkan kualitas dan integritas calon, bukan hanya popularitas atau janji-janji yang terlalu indah. Dengan begitu, parlemen bisa benar-benar menjadi wadah untuk mewakili kepentingan rakyat secara adil dan transparan.
Cerdas Memilih Wakil Rakyat
Menghadapi Pemilu 2019, masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam memilih wakil rakyat. Pemilihan legislatif bukan sekadar tentang memilih sosok yang populer atau memiliki visi yang menarik, tetapi juga tentang memilih figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik. Untuk itu, masyarakat perlu memahami kriteria-kriteria penting dalam memilih caleg, seperti visi dan misi yang jelas, kemampuan intelektual, serta kepekaan terhadap isu-isu masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam memilih caleg adalah integritas moral. Integritas ini mencakup kejujuran, keberanian membela kebenaran, dan tidak menggunakan sentimen SARA untuk merebut simpati. Dalam konteks agama, integritas moral juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Caleg yang memiliki integritas moral akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
Selain itu, integritas intelektual juga menjadi faktor penting. Caleg harus memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir kritis, bukan hanya sekadar memiliki ijazah atau gelar pendidikan. Banyak individu yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi tetapi kualitas berpikirnya tidak memadai. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan bagaimana caleg mengelola informasi dan membuat keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Terakhir, integritas sosial juga harus diperhatikan. Caleg yang baik adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu masyarakat, bukan hanya ketika menjelang pemilu. Rekam jejak yang konsisten menunjukkan bahwa caleg benar-benar peduli terhadap kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar pencitraan. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, masyarakat dapat lebih mudah memilih wakil rakyat yang benar-benar mampu mewakili kepentingan rakyat dengan baik.
