Di tengah semangat pembangunan desa yang semakin menggeliat, para akademisi dan praktisi di bidang keuangan desa kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan. Salah satu wadah penting dalam upaya ini adalah Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam menyelenggarakan workshop bertajuk “Menuju Sertifikasi Kompetensi Pengelola Keuangan Desa”. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi para pelaku pembangunan desa untuk saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan kapasitas dalam mengelola dana desa secara efektif dan transparan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola dana desa, aset desa, dan potensi yang ada di wilayahnya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama tetap terletak pada pemahaman yang mendalam tentang potensi lokal serta kemampuan dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pelatihan seperti pemasaran, pengembangan usaha, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa desa dapat mandiri secara ekonomi.
Kunci sukses dalam mensejahterakan masyarakat desa tidak hanya bergantung pada inisiatif aparat desa, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif dari masyarakat, praktisi, dan akademisi. Kerjasama antara berbagai pihak ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi bersama untuk menciptakan desa yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian, workshop yang diselenggarakan oleh FDAP dan UMY menjadi langkah strategis dalam membangun kapasitas dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik.
Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk inovasi yang sangat relevan dalam membangun ekonomi desa. BUMDes memiliki peran penting sebagai wadah pengembangan usaha dan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Dalam sambutannya, Ketua FDAP Dr. Harnoviansah menyampaikan bahwa BUMDes sangat menarik untuk dikembangkan sebagai bagian dari potensi yang dimiliki oleh desa menuju desa mandiri.
Dengan adanya BUMDes, desa tidak hanya bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. BUMDes dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan produk lokal, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Selain itu, BUMDes juga bisa menjadi sarana untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sejumlah besar desa telah membentuk BUMDes sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dengan bimbingan dan pelatihan yang tepat, BUMDes bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian desa yang berkelanjutan.
Kompetensi Pengelola Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Dalam workshop tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Prof. Indra Bastian menjelaskan tentang kompetensi dalam akuntansi desa. Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan, pengelolaan keuangan desa, regulasi peraturan kecamatan dan desa, serta peraturan dana desa harus diperhatikan secara serius.
Indra menjelaskan bahwa dalam paradigma pembangunan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tahap penciptaan kondisi, tahap perencanaan, dan tahap realisasi perencanaan. Tahap tata perencanaan melibatkan penataan, organisasi pembangunan, dan pemanfaatan. Dalam pemanfaatannya, sistem pemukiman, jaringan jalan, transportasi, flora, dan prasarana wilayah harus dikelola dengan baik.
Selain itu, dalam tata realisasi program pembangunan, kualitas sistem pemukiman, jaringan jalan, transportasi, tata hijau, dan prasarana wilayah harus diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat desa. Selain itu, audit kualitas hidup masyarakat di kecamatan dan desa juga menjadi penting dalam memastikan bahwa pembangunan benar-benar berdampak positif.
Manajemen Aset Desa dan Audit Keuangan
Manajemen aset desa dan audit keuangan menjadi aspek penting dalam pengelolaan dana desa. Moh. Mahsun, dalam presentasinya, menjelaskan manajemen aset desa dan audit keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Menurut Mahsun, aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa.
Aset desa terdiri dari berbagai jenis, termasuk hibah, hasil kerja sama, dan kekayaan asli desa seperti tanah kas desa. Mahsun menekankan bahwa ada sepuluh manajemen aset desa yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan penilaian. Dengan manajemen yang baik, aset desa dapat digunakan secara optimal dan berkontribusi langsung pada perekonomian masyarakat.
Selain itu, Mahsun menyoroti pentingnya audit keuangan desa untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Dengan adanya check list audit keuangan desa, pengelolaan dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pembangunan Desa
Pembangunan desa tidak mungkin dilakukan secara mandiri oleh aparat desa saja. Diperlukan dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat, baik praktisi maupun akademisi. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi bersama untuk menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera.
FDAP dan UMY menjadi contoh nyata dari kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun kapasitas pengelola keuangan desa. Dengan workshop yang diselenggarakan, FDAP dan UMY tidak hanya berkontribusi dalam memberikan pelatihan, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
Menurut laporan dari Kemendes PDTT, sejumlah besar desa telah mengambil inisiatif untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa melalui pelatihan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan adanya kolaborasi seperti ini, desa akan semakin mampu mengelola dana desa secara efektif dan berkelanjutan.
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Dana Desa
Meskipun banyak progres yang telah dicapai, masih terdapat tantangan dalam pengelolaan dana desa. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana desa dan BUMDes. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas juga sering menjadi isu yang muncul.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Workshop yang diselenggarakan oleh FDAP dan UMY menjadi contoh positif dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat desa. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat desa akan lebih memahami cara mengelola dana desa secara efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, pengelolaan dana desa akan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan membantu mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan awal.
Masa Depan Pembangunan Desa
Masa depan pembangunan desa sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi, pembangunan desa akan semakin berkelanjutan dan berdampak nyata. FDAP dan UMY menjadi contoh nyata dari komitmen ini dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat desa.
Selain itu, inovasi dan teknologi juga akan menjadi faktor penting dalam pembangunan desa. Dengan adanya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, pengelolaan dana desa dan BUMDes akan semakin efisien dan transparan. Hal ini akan membantu masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal.
Dengan kombinasi antara kolaborasi, pendidikan, dan inovasi, masa depan pembangunan desa akan semakin cerah. Dengan demikian, desa akan semakin mandiri dan sejahtera, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.
