Pada bulan Ramadan, masyarakat Indonesia khususnya para pekerja mengharapkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai salah satu bentuk apresiasi dari pemberi kerja. THR tidak hanya menjadi kebutuhan finansial tetapi juga simbol kepedulian terhadap karyawan. Namun, banyak perusahaan masih belum memahami secara lengkap aturan penghitungan dan pembayaran THR sesuai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme THR agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang bisa berujung pada sanksi administratif.
Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Tenaga Kerja di Perusahaan, setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan gaji. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR proporsional berdasarkan lama masa kerjanya. Misalnya, jika seorang karyawan bekerja selama 6 bulan, maka THR yang diterimanya adalah setengah dari satu bulan gaji. Penghitungan ini dilakukan dengan rumus: lama masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan gaji.
Namun, aturan ini dapat berbeda jika perusahaan memiliki perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja yang menyebutkan besaran THR lebih besar dari ketentuan standar. Dalam hal ini, THR yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak karyawan sangat penting dalam menjalankan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab.
Selain itu, THR juga memiliki batas waktu pencairan yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja. Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/HK.04/IV/2022 yang dikeluarkan pada 6 April 2022, THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Jika pemberi kerja terlambat membayarkan THR, maka mereka dapat dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Upah. Sanksi tersebut mencakup peringatan tertulis, pembatasan aktivitas usaha, penundaan sementara peralatan produksi, atau bahkan penutupan sementara operasional perusahaan.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi THR, perusahaan perlu memiliki sistem akuntansi yang baik dan manajemen arus kas yang efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pembayaran THR secara tepat waktu tanpa mengganggu kelancaran operasional bisnis. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga menjaga hubungan baik dengan karyawan.
Aturan Penghitungan THR
Penghitungan THR untuk pekerja harian berbeda dengan pekerja tetap. Untuk pekerja harian yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, THR dihitung berdasarkan rata-rata gaji yang diterima selama 12 bulan sebelum hari raya. Sementara itu, pekerja harian dengan masa kerja kurang dari 12 bulan akan dihitung berdasarkan rata-rata gaji per bulan selama masa kerjanya. Contohnya, jika seorang pekerja harian bekerja selama 8 bulan dan menerima gaji rata-rata Rp5 juta per bulan, maka THR yang diterimanya adalah 8/12 × Rp5 juta = Rp3,33 juta.
Penting untuk dicatat bahwa THR bukanlah tambahan gaji, melainkan bagian dari hak karyawan yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan prosedur penghitungan THR agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada karyawan maupun reputasi perusahaan.
Batas Waktu Pembayaran THR
Batas waktu pembayaran THR sangat penting untuk dipatuhi. Jika perusahaan terlambat membayarkan THR, maka mereka bisa dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis atau pembatasan aktivitas usaha. Selain itu, terlambatnya pembayaran THR juga dapat menimbulkan ketidakpuasan karyawan dan berpotensi mengganggu produktivitas kerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan pembayaran THR jauh-jauh hari agar tidak terjadi keterlambatan.
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. M/1/HK.04/IV/2022 memberikan panduan jelas mengenai batas waktu pembayaran THR. Sesuai aturan ini, THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Dengan demikian, perusahaan perlu menyiapkan anggaran THR dan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan.
Sanksi Bagi Pelanggaran THR
Sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan THR sangat berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Upah, pelanggaran terhadap ketentuan THR dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembatasan aktivitas usaha, penundaan sementara peralatan produksi, atau bahkan penutupan sementara operasional perusahaan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar mematuhi hukum dan menjaga hak karyawan.
Selain sanksi administratif, perusahaan juga bisa dihadapkan pada tuntutan hukum dari karyawan jika THR tidak dibayarkan sesuai ketentuan. Dalam kasus ini, karyawan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan meminta kompensasi atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi aturan THR agar tidak terjadi konflik hukum.
Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Pembayaran THR
Manajemen keuangan yang baik sangat penting dalam pembayaran THR. Perusahaan perlu merencanakan anggaran THR secara matang agar tidak terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran. Hal ini juga membantu perusahaan menjaga arus kas yang stabil dan menghindari risiko keuangan yang tidak terduga.
Dengan menggunakan layanan akuntansi digital, perusahaan dapat memantau keuangan secara real-time dan memastikan bahwa semua kewajiban hukum, termasuk THR, dapat dipenuhi tepat waktu. Layanan seperti Digital Business Assistant (DiBA) dan Digital Legal Assistant (DiLA) dapat membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Tips untuk Perusahaan dalam Memenuhi Kewajiban THR
- Rencanakan Anggaran THR Sejak Awal: Pastikan perusahaan memiliki anggaran THR yang cukup untuk memenuhi kewajiban hukum.
- Pahami Aturan THR: Pelajari aturan THR sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.
- Gunakan Layanan Akuntansi Digital: Manfaatkan layanan seperti DiBA dan DiLA untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- Lakukan Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi berkala untuk memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan hukum.
- Komunikasikan dengan Karyawan: Beri tahu karyawan tentang jadwal pembayaran THR agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Kesimpulan
THR merupakan bagian penting dari hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai ketentuan hukum. Dengan memahami aturan penghitungan, batas waktu pembayaran, dan sanksi bagi pelanggaran, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, manajemen keuangan yang baik dan penggunaan layanan digital seperti DiBA dan DiLA dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum secara efisien dan tepat waktu. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjaga hubungan baik dengan karyawan tetapi juga menjaga reputasi bisnis secara keseluruhan.
