Di tengah dinamika bisnis yang terus berkembang, penting bagi pemilik usaha untuk memahami prosedur hukum yang relevan dalam mengelola perusahaan. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) adalah pergantian direktur. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan data perseroan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang tata cara pergantian direktur PT menjadi sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.
Pergantian direktur dalam sebuah PT bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti keperluan strategis perusahaan, perubahan kepemilikan saham, atau kondisi pribadi dari direksi yang bersangkutan. Meskipun hal ini bukanlah hal yang aneh, namun prosesnya harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memahami langkah-langkah resmi yang harus diambil, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan dan mekanisme pengajuan kepada instansi terkait.
Selain itu, penting untuk mengetahui bahwa pergantian direktur tidak termasuk dalam perubahan Anggaran Dasar (AD), melainkan perubahan data perseroan. Hal ini berarti, meskipun perubahan tersebut tidak mengubah struktur organisasi PT secara keseluruhan, namun tetap memerlukan pengajuan formal kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan hukum (SABH). Dengan memahami prosedur ini, pemilik usaha dapat lebih mudah mengelola perusahaan tanpa khawatir akan hambatan hukum.
Definisi Direktur PT
Direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan bagian dari organ perusahaan selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dewan komisaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 40/2007”), direktur memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Untuk menjadi direktur dalam PT, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, orang tersebut harus merupakan individu, bukan badan hukum. Kedua, orang yang diangkat sebagai direktur harus mampu melakukan perbuatan hukum, artinya mereka tidak boleh belum dewasa atau dalam pengampunan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dinyatakan belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah sebelumnya.
Selain itu, ada batasan tambahan. Seseorang tidak dapat diangkat menjadi direktur jika dalam lima tahun terakhir pernah dinyatakan pailit atau pernah menjadi direktur yang menyebabkan PT dinyatakan pailit. Selain itu, seseorang yang pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau sektor keuangan juga tidak dapat menjadi direktur. Sejumlah lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, dan lainnya tergolong dalam sektor keuangan.
Ketentuan Pergantian Direktur PT
Pergantian direktur dalam PT tidak hanya melibatkan perubahan data perseroan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam Anggaran Dasar (AD) PT, terdapat penjelasan mengenai tata cara penggantian direktur. Pergantian ini cukup diberitahukan dan diinformasikan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Proses pengisian SABH ini perlu dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang disampaikan secara elektronik. Dalam hal ini, pemohon memberikan kuasa kepada notaris. Selain itu, pemohon juga perlu mengunggah akta perubahan data perseroan dan neraca, serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi PT yang wajib diaudit.
Dokumen perubahan data perseroan ini berupa akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS yang berisi mengenai perubahan susunan direktur. Dalam hal ini, pemohon memberi kuasa kepada notaris dan notaris jugalah yang akan menyimpan dokumen tersebut.
Cara Mengganti Direktur PT
Untuk mengganti direktur PT, kamu dapat melakukan permohonan secara manual jika tidak mengajukannya secara elektronik karena beberapa alasan seperti notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau SABH tidak berfungsi berdasarkan pengumuman resmi Menteri Hukum dan HAM.
Untuk mengajukan permohonan secara manual dan tertulis, kamu perlu melampirkan beberapa dokumen seperti dokumen pendukung dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa kedudukan notaris belum terjangkau internet. Setelah itu, kamu dapat memberitahukan pergantian direktur kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS.
Pengajuan Penggantian Direktur PT
Pengajuan penggantian direktur PT bisa dilakukan melalui dua cara: secara elektronik atau manual. Jika kamu memilih metode manual, kamu perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengajukannya secara tertulis. Namun, jika kamu ingin mengajukannya secara elektronik, kamu dapat menggunakan SABH dan mengunggah dokumen perubahan data perseroan secara digital.
Dalam kasus di mana SABH tidak berfungsi, kamu dapat mengajukan permohonan manual dengan melampirkan dokumen pendukung dan surat keterangan dari kepala kantor telekomunikasi setempat. Setelah itu, kamu dapat memberitahukan pergantian direktur kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mencantumkan akta perubahan data perseroan dan akta RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS.
Tips Efisiensi Waktu dalam Pengurusan Pergantian Direktur
Meskipun proses pergantian direktur PT terbilang cukup mudah, namun pengurusan ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk efisiensi waktu, kamu dapat memanfaatkan platform digital seperti Kontrak Hukum yang dapat membantumu mengurus pergantian direktur PT. Dengan menggunakan layanan digital, kamu dapat menghemat waktu dan memastikan proses berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain itu, kamu juga bisa melakukan konsultasi gratis kapan saja dan di mana saja bersama ahli profesional Kontrak Hukum. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir akan hambatan hukum dalam pengurusan pergantian direktur PT. Untuk informasi layanan, kamu dapat mengunjungi laman Layanan KH – Perubahan Direktur Komisaris.
