Pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem administrasi perpajakan dengan mendorong pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan layanan keuangan dan pajak serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan integrasi NIK sebagai identitas tunggal, semua transaksi perpajakan akan lebih efisien dan akurat. Perubahan ini berlaku secara permanen dan telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 serta Peraturan Presiden No 83 Tahun 2021.
Perluasan penggunaan NIK sebagai NPWP dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN). Jika NIK tidak valid karena belum dipadankan, wajib pajak akan kesulitan dalam melengkapi kewajiban perpajakannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, yang menjelaskan bahwa pemadanan data NIK menjadi NPWP adalah amanah undang-undang.
Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa hingga 7 Desember 2023, sebanyak 59,56 juta NIK-NPWP telah dipadankan. Angka ini mencakup 55,76 juta yang dipadankan oleh sistem dan 3,8 juta yang dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak. Jumlah tersebut mencapai 82,52 persen dari total wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Meski demikian, masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pemadanan, sehingga pemerintah menyarankan agar masyarakat segera melakukannya.
Untuk memadankan NIK menjadi NPWP, wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah sederhana secara online. Pertama, kunjungi situs resmi DJP (pajak.go.id) dan masukkan NPWP, kata sandi, serta kode keamanan. Jika login berhasil, artinya NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Jika tidak, lakukan langkah berikutnya dengan mengunjungi laman djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan kata sandi akun DJP online, lalu isi kode keamanan dan klik login. Setelah itu, pilih “Profil” dan “Data Profil”, masukkan NIK, lalu klik “Ubah Profil”. Logout dan login kembali menggunakan NIK untuk memastikan status valid.
Setelah NIK tercantum dengan status valid, wajib pajak dapat melengkapi data lainnya seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan email untuk administrasi perpajakan DJP. Selain itu, pastikan menu “Data Klasifikasi Lapangan Usaha” memiliki status valid dengan mengisi pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya dengan benar. Di menu “Anggota Keluarga”, pastikan semua data keluarga seperti nomor KK, NIK, status hubungan keluarga, dan pekerjaan valid agar sesuai dengan Dukcapil.
Tujuan Pemadanan NIK Menjadi NPWP
Tujuan utama dari pemadanan NIK menjadi NPWP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan perpajakan. Dengan menggunakan identitas tunggal, semua transaksi perpajakan akan lebih mudah dan cepat. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari duplikasi data dan kesalahan dalam penerapan regulasi perpajakan. Pemadanan ini juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan ekonomi dan fiskal.
Selain itu, pemadanan NIK menjadi NPWP juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan seperti SPT, EFIN, dan lainnya. Dengan identitas tunggal, wajib pajak tidak perlu lagi menyertakan beberapa dokumen yang bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahan. Proses ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga pendapatan negara dapat ditingkatkan secara signifikan.
Cara Pemadanan NIK Menjadi NPWP
Cara pemadanan NIK menjadi NPWP cukup sederhana dan dapat dilakukan secara online. Pertama, wajib pajak harus memastikan bahwa mereka memiliki akun di situs DJP (pajak.go.id). Jika belum memiliki akun, daftar terlebih dahulu dengan mengisi informasi yang dibutuhkan. Setelah memiliki akun, login dengan menggunakan NPWP dan kata sandi yang telah didaftarkan.
Jika NIK sudah terintegrasi dengan NPWP, maka login akan berhasil. Namun, jika tidak, wajib pajak dapat melakukan pemadanan secara mandiri. Langkah-langkahnya antara lain: masuk ke laman djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP dan kata sandi akun DJP online, lalu isi kode keamanan dan klik login. Setelah itu, pilih “Profil” dan “Data Profil”, masukkan NIK, lalu klik “Ubah Profil”. Setelah itu, logout dan login kembali menggunakan NIK untuk memastikan status valid.
Setelah NIK tercantum dengan status valid, wajib pajak dapat melengkapi data lainnya seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan email untuk administrasi perpajakan DJP. Pastikan juga menu “Data Klasifikasi Lapangan Usaha” memiliki status valid dengan mengisi pekerjaan utama dan pekerjaan lainnya dengan benar. Di menu “Anggota Keluarga”, pastikan semua data keluarga seperti nomor KK, NIK, status hubungan keluarga, dan pekerjaan valid agar sesuai dengan Dukcapil.
Manfaat Pemadanan NIK Menjadi NPWP
Manfaat pemadanan NIK menjadi NPWP sangat beragam dan penting bagi wajib pajak. Pertama, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan akurat. Dengan identitas tunggal, wajib pajak tidak perlu lagi mengisi data yang sama berkali-kali, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, pemadanan ini juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan ekonomi dan fiskal.
Kedua, pemadanan NIK menjadi NPWP memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan seperti SPT, EFIN, dan lainnya. Dengan identitas tunggal, wajib pajak tidak perlu lagi menyertakan beberapa dokumen yang bisa menyebabkan kebingungan atau kesalahan. Proses ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga pendapatan negara dapat ditingkatkan secara signifikan.
Ketiga, pemadanan NIK menjadi NPWP membantu mengurangi risiko kesalahan dalam penerapan regulasi perpajakan. Dengan data yang lebih akurat dan terpadu, pemerintah dapat lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga membantu dalam pencegahan penipuan dan penggelapan pajak, yang sering kali terjadi akibat data yang tidak lengkap atau tidak valid.
Peran Kontrak Hukum dalam Bantuan Pemadanan NIK Menjadi NPWP
Kontrak Hukum hadir sebagai solusi praktis untuk membantu wajib pajak dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Layanan kontraktor hukum ini mencakup pembuatan NPWP, aktivasi EFIN, hingga laporan perpajakan. Semua layanan ini dilakukan oleh ahli profesional sehingga dijamin aman, mudah, dan terjangkau. Dengan bantuan Kontrak Hukum, wajib pajak tidak perlu khawatir lagi tentang proses administrasi perpajakan yang rumit dan memakan waktu.
Selain itu, Kontrak Hukum juga menawarkan layanan konsultasi gratis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan dan hukum. Wajib pajak dapat menghubungi Kontrak Hukum melalui laman Tanya KH atau melalui media sosial Instagram @Kontrakhukum. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat lebih mudah memahami proses pemadanan NIK menjadi NPWP dan menghindari kesalahan yang sering terjadi.
Layanan Kontrak Hukum juga mencakup berbagai asisten digital seperti Digital Business Assistant (DiBA) dan Digital Legal Assistant (DiLA), yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam kebutuhan drafting dan review kontrak, daftar hak cipta, pajak, dan akunting. Dengan layanan ini, wajib pajak dapat lebih efisien dalam mengelola bisnis dan kebutuhan hukumnya tanpa harus repot-repot mencari layanan yang berbeda-beda.
Pentingnya Kepatuhan terhadap Pemadanan NIK Menjadi NPWP
Kepatuhan terhadap pemadanan NIK menjadi NPWP sangat penting bagi wajib pajak. Tanpa pemadanan yang tepat, wajib pajak akan kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan seperti SPT, EFIN, dan lainnya. Hal ini dapat mengganggu operasional bisnis dan mengurangi kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP agar tidak mengalami kendala dalam kegiatan bisnisnya.
Selain itu, kepatuhan terhadap pemadanan NIK menjadi NPWP juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data yang lebih akurat untuk pengambilan kebijakan ekonomi dan fiskal. Dengan data yang lengkap dan valid, pemerintah dapat lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga membantu dalam pencegahan penipuan dan penggelapan pajak, yang sering kali terjadi akibat data yang tidak lengkap atau tidak valid.
Wajib pajak juga diharapkan untuk selalu memperbarui data perpajakannya agar tetap sesuai dengan Dukcapil. Dengan data yang terbaru, wajib pajak dapat lebih mudah dalam mengakses layanan perpajakan dan menghindari kesalahan yang sering terjadi. Dengan demikian, pemadanan NIK menjadi NPWP bukan hanya sekadar keharusan, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
