Di tengah berkembangnya industri game di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah cara kerja para publisher game di Tanah Air. Aturan ini menuntut setiap publisher untuk memiliki badan hukum resmi di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem industri game yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Kebijakan ini diumumkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Jumat (26/1/2024). Menurut Semuel, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha game dapat menjalankan bisnis mereka dengan tanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku. “Jika ingin membuka layanan di Indonesia, maka perusahaan harus dibentuk di Indonesia,” tegasnya.
Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dari industri game. Data yang dirilis pemerintah menunjukkan bahwa nilai pendapatan dari industri game di Indonesia mencapai Rp25 triliun pada tahun 2022. Namun, sebagian besar pendapatan tersebut mengalir ke luar negeri. Dengan mewajibkan publisher untuk memiliki badan hukum, pemerintah berharap bisa memperkuat posisi pelaku usaha lokal dan meningkatkan pendapatan dalam negeri.
Regulasi Terkait Legalitas Publisher Game
Aturan terkait legalitas publisher game di Indonesia kini sedang diproses melalui Peraturan Menteri yang saat ini menunggu penomoran di Kementerian Hukum dan HAM. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa pemerintah masih mematangkan regulasinya. Meskipun begitu, pemerintah tetap memberikan waktu bagi para publisher untuk mematuhi aturan baru tersebut.
Dalam konteks regulasi, bidang usaha game di Indonesia termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia (KBLI) kode 62011. Jenis kegiatan dalam kelompok ini mencakup pengembangan video game, desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, animasi, suara, musik, serta pengujian video game. Selain itu, pelaku usaha game juga wajib mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta izin lainnya sesuai dengan risiko dan bidang usaha.
Pentingnya Pendirian Badan Usaha
Salah satu manfaat utama pendirian badan hukum adalah perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis. Adanya badan hukum memberikan kesan profesionalisme dan kredibilitas yang lebih besar daripada bisnis yang dijalankan sebagai entitas perorangan. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan mitra bisnis dan investor potensial.
Pemerintah Indonesia juga mendorong pendirian badan usaha dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital nasional. Tidak main-main, pemerintah akan melakukan pemblokiran bagi publisher game yang tidak memiliki badan hukum. Untuk memenuhi aturan yang berlaku, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan ahli profesional seperti Kontrak Hukum.
Proses Pengurusan Izin Usaha Game
Pengurusan izin usaha industri game kini dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) berbasis resiko. Sebelumnya, pengurusan izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kini, izin usaha cukup digantikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Selain NIB, pelaku usaha game juga perlu mengurus NPWP dan sertifikat standar sesuai tingkat risiko. Jika ingin memiliki perlindungan hukum untuk produk atau jasa, pelaku usaha juga wajib melakukan pendaftaran merek dagang ke Ditjen Kekayaan Intelektual sesuai kategori produk atau jasa yang dimiliki.
Tips untuk Pelaku Usaha Game
Untuk mempermudah proses pengurusan legalitas, pelaku usaha game disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum profesional. Platform digital seperti Kontrak Hukum telah dipercaya oleh ribuan perusahaan dan bisnis di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan legal mereka, termasuk terkait pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT).
Dengan pendirian badan hukum di Kontrak Hukum, pelaku usaha dapat mendapatkan dokumen legalitas yang lengkap seperti akta pendirian, NPWP, NIB, dan izin usaha lainnya yang dibutuhkan. Proses ini dijamin aman dan mudah karena ditangani oleh ahli profesional berpengalaman.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan publisher game memiliki badan hukum di Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem industri game yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi ini, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan bisnis dengan tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan proses pengurusan izin usaha melalui OSS berbasis resiko, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi regulasi.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pendirian badan hukum, kunjungi laman Layanan KH – Pendirian Badan. Jika ada pertanyaan lainnya, silahkan konsultasi gratis di Tanya KH atau mengirimkan direct message (DM) ke Instagram @kontrakhukum.
