Di tengah pertumbuhan pesat industri game di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang mempersiapkan aturan baru yang akan mengubah wajah bisnis game di tanah air. Salah satu kebijakan utama yang dikeluarkan adalah kewajiban bagi publisher game untuk menjadi entitas hukum Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem industri game yang lebih sehat dan teratur, serta meningkatkan kontribusi sektor digital terhadap perekonomian nasional.
Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perusahaan game yang beroperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. “Jika Anda ingin membuka layanan di Indonesia, Anda harus membangun perusahaan di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (26/1/2024). Ia menambahkan bahwa aturan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengembang lokal dan asing, sehingga keuntungan dari industri game dapat lebih besar dinikmati oleh pemain lokal.
Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri game. Dengan mewajibkan publisher game untuk memiliki status hukum, pemerintah berharap bisa mengurangi risiko penyalahgunaan atau pelanggaran hukum yang sering terjadi di sektor ini. Dalam hal ini, kemkominfo juga telah menyiapkan aturan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri yang saat ini masih menunggu nomor di Kementerian Hukum dan HAM.
Dari sisi ekonomi, data yang dirilis oleh pemerintah menunjukkan bahwa nilai pendapatan dari industri game di Indonesia selama 2022 mencapai Rp 25 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar sektor ini untuk berkembang, tetapi sayangnya, sekitar 99,5% dari pendapatan tersebut mengalir ke penyedia aplikasi game asing. Sementara itu, pendapatan bagi pemain lokal hanya sebesar 0,5%. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap bisa menarik lebih banyak investasi dari pemain lokal dan memperkuat posisi mereka dalam pasar global.
Namun, tidak semua publisher game asing akan terkena dampak langsung dari kebijakan ini. Menurut Semuel, kebijakan ini lebih ditujukan pada publisher asing yang menyediakan layanan publikasi game kepada pengembang lokal. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa sebagian besar publisher lokal di Indonesia sudah memiliki legalitas dan membayar pajak di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mengganggu operasional publisher lokal yang sudah berjalan dengan baik.
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah juga telah memfasilitasi proses pengajuan izin usaha industri game melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sebelumnya, izin usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun, kini izin usaha hanya diganti dengan Nomor Identifikasi Usaha (NIB). Kode KBLI untuk industri game di Indonesia adalah 62011, yang mencakup aktivitas seperti desain konsep game, pengembangan perangkat lunak game, penciptaan aset grafis, animasi terkait game, dan lainnya.
Selain NIB, publisher game juga perlu memperhatikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Standar (Risiko Tinggi Sedang), dan lisensi lainnya sesuai dengan risiko dan bidang usaha. Jika ingin mendapatkan perlindungan hukum untuk produk atau layanan mereka, publisher game juga harus mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kategori produk atau layanan mereka.
Manfaat Mendirikan Entitas Hukum untuk Publisher Game
Mendirikan entitas hukum memberikan manfaat signifikan bagi publisher game, terutama dalam hal perlindungan hukum dan profesionalisme. Dengan memiliki entitas hukum, publisher game dapat membangun kepercayaan dengan mitra bisnis dan investor. Selain itu, keberadaan entitas hukum juga membuat bisnis lebih mudah diakses oleh pelanggan dan mitra kerja, karena mereka tahu bahwa bisnis tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Pemerintah Indonesia juga mewajibkan pembentukan entitas hukum untuk mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital nasional. Dengan demikian, publisher game yang tidak memiliki entitas hukum akan diblokir oleh pemerintah. Namun, pemerintah juga memberikan waktu bagi publisher game untuk memenuhi aturan ini. Aturan terkait ini akan segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri yang saat ini masih dalam proses pengajuan nomor di Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk memenuhi aturan ini, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan ahli profesional. Salah satu platform digital hukum yang terpercaya adalah Kontrak Hukum, yang telah dipercaya oleh ribuan perusahaan dan bisnis di Indonesia. Kontrak Hukum menawarkan layanan pembentukan entitas hukum seperti PT, CV, dan PMA, lengkap dengan dokumen hukum yang diperlukan seperti akta pendirian, NPWP, NIB, dan lisensi usaha lainnya.
Pentingnya Legalitas dalam Bisnis Game
Legalitas merupakan salah satu aspek penting dalam bisnis game. Tanpa legalitas, bisnis game akan sulit berkembang dan memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran hukum. Dengan memiliki legalitas, publisher game dapat lebih mudah mengakses pasar, menarik investasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra bisnis dan pelanggan.
Selain itu, legalitas juga membantu publisher game dalam memenuhi regulasi yang berlaku. Misalnya, dalam hal pajak, publisher game yang memiliki legalitas akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini juga berlaku untuk lisensi dan izin usaha lainnya yang diperlukan untuk beroperasi secara sah di Indonesia.
Sebagai contoh, KBLI 62011 mencakup berbagai aktivitas dalam industri game, termasuk pengembangan game, desain grafis, animasi, dan lainnya. Untuk memenuhi standar KBLI ini, publisher game harus memiliki izin usaha yang sesuai dengan jenis aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, legalitas menjadi dasar yang penting dalam menjalankan bisnis game secara efektif dan aman.
Tips untuk Mengajukan Legalitas Bisnis Game
Bagi publisher game yang ingin mengajukan legalitas bisnis, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:
-
Pilih Jenis Entitas Hukum yang Sesuai: Pertama, pastikan jenis entitas hukum yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Contohnya, PT cocok untuk bisnis besar, sedangkan CV cocok untuk bisnis kecil dan menengah.
-
Ajukan NIB Melalui OSS-RBA: Gunakan sistem OSS-RBA untuk mengajukan NIB. Proses ini lebih cepat dan efisien dibandingkan metode tradisional.
-
Buat Akta Pendirian: Pastikan akta pendirian bisnis disusun dengan benar dan lengkap. Dokumen ini sangat penting untuk mendapatkan legalitas bisnis.
-
Dapatkan NPWP: Setelah memiliki NIB, ajukan NPWP untuk memenuhi kewajiban pajak bisnis.
-
Ajukan Lisensi Lainnya: Sesuaikan dengan risiko dan bidang usaha, ajukan lisensi lainnya seperti Sertifikat Standar (Risiko Tinggi Sedang).
-
Daftarkan Merek: Jika bisnis memiliki produk atau layanan unik, daftarkan merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, publisher game dapat lebih mudah memenuhi aturan legalitas yang berlaku dan membangun bisnis yang lebih stabil dan berkembang.
Peran Platform Digital dalam Mendukung Legalitas Bisnis
Platform digital seperti Kontrak Hukum berperan penting dalam mendukung legalitas bisnis. Dengan layanan yang tersedia, pengusaha dapat dengan mudah mengajukan legalitas bisnis tanpa perlu repot mengurus dokumen secara manual. Layanan ini mencakup pembentukan entitas hukum, pembuatan NIB, pengurusan NPWP, dan lainnya.
Kontrak Hukum juga menawarkan layanan asisten digital seperti DiBA dan DiLA, yang membantu pengusaha dalam mengelola dokumen hukum, pajak, dan kontrak. Dengan layanan ini, pengusaha dapat fokus pada pengembangan bisnis tanpa khawatir tentang administrasi hukum.
Selain itu, Kontrak Hukum juga menawarkan layanan konsultasi gratis untuk pengusaha yang ingin memahami lebih dalam tentang legalitas bisnis. Dengan dukungan dari ahli profesional, pengusaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka berjalan secara legal dan aman.
Kesimpulan
Dengan adanya kebijakan baru yang mewajibkan publisher game untuk menjadi entitas hukum Indonesia, industri game di Indonesia akan semakin terstruktur dan teratur. Kebijakan ini tidak hanya membantu pemerintah dalam mengelola sektor digital, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengusaha dan pemain lokal. Dengan legalitas yang jelas, publisher game dapat lebih mudah berkembang, menarik investasi, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra bisnis dan pelanggan.
Untuk memenuhi aturan ini, pengusaha dapat berkonsultasi dengan platform digital hukum seperti Kontrak Hukum, yang menawarkan layanan lengkap untuk mendirikan entitas hukum dan memenuhi kewajiban hukum. Dengan dukungan dari ahli profesional, pengusaha dapat memastikan bahwa bisnis mereka berjalan secara legal dan aman, serta siap menghadapi tantangan di pasar global.
Jika Anda tertarik untuk mendirikan entitas hukum untuk bisnis game Anda, kunjungi halaman KH Services – Entity Establishment untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan, jangan ragu untuk berkonsultasi gratis di Tanya KH atau kirim pesan langsung ke Instagram @kontrakhukum.
