Memulai usaha adalah langkah penting yang penuh tantangan dan peluang. Salah satu bentuk bisnis yang sering dipilih oleh pengusaha di Indonesia adalah Perusahaan Terbatas (PT). PT merupakan bentuk badan hukum yang memiliki keuntungan signifikan, seperti perlindungan aset pribadi pemilik perusahaan dan struktur organisasi yang jelas. Namun, proses pendirian PT tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Banyak kesalahan umum yang sering terjadi dalam tahap awal pendirian PT dapat menghambat pertumbuhan bisnis atau bahkan menyebabkan masalah hukum.
Pendirian PT harus dilakukan melalui notaris dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar prosesnya berjalan lancar. Dalam artikel ini, kita akan membahas 5 kesalahan umum yang sering dilakukan saat membangun PT dan bagaimana menghindarinya.
Kesalahan Pertama: Memilih Bidang Usaha yang Tidak Tepat
Salah satu kesalahan utama dalam pendirian PT adalah menentukan bidang usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setiap bisnis memiliki klasifikasi tertentu berdasarkan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KBLI ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam pembuatan akta pendirian PT dan pemberian izin usaha.
Banyak pengusaha belum memahami betul tentang KBLI. Padahal, KBLI dibuat untuk memudahkan pengusaha menentukan kategori usaha yang akan dikembangkan. Jika bisnis Anda tidak memiliki kode KBLI yang tepat, Anda dapat mencari kategori usaha yang paling mirip dengan ide bisnis Anda. Pastikan untuk memasukkan inti bisnis Anda dalam akta pendirian PT.
Kesalahan Kedua: Kesalahan dalam Menentukan Besaran Modal
Besaran modal yang diperlukan untuk pendirian PT juga sering menjadi sumber kesalahan. Dulu, UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa modal yang diperlukan minimal sebesar Rp50 juta. Namun, setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan ini telah diubah.
Sekarang, besaran modal PT ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pemegang saham atau sesuai dengan skala usaha yang direncanakan. Meskipun tidak ada batas bawah, pengusaha tetap perlu memperhitungkan modal yang cukup agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Menurut PP No. 7 Tahun 2021, skala usaha dibagi menjadi:
- Usaha Mikro: Modal usaha <Rp1 miliar
- Usaha Kecil: Modal usaha Rp1 miliar – Rp5 miliar
- Usaha Menengah: Modal usaha >Rp10 miliar
Dengan mengetahui kategori usaha, pengusaha dapat lebih mudah merencanakan strategi bisnis dan mengelola modal dengan efisien.
Kesalahan Ketiga: Menentukan Komposisi Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris yang Tidak Sesuai
Komposisi pemegang saham, direksi, dan komisaris juga menjadi faktor penting dalam pendirian PT. Menurut Pasal 109 UU Cipta Kerja, PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri PT harus memiliki saham saat pendirian PT. PT akan memiliki status sebagai entitas hukum setelah didaftarkan ke MOLHR dan mendapatkan surat keterangan registrasi.
Selain itu, komisaris biasanya terdiri dari satu atau lebih anggota. Komisaris bertugas sebagai pengawas dan tidak boleh bertindak sendiri. Pengusaha harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT memiliki tanggung jawab dan peran yang jelas.
Kesalahan Keempat: Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam PT. RUPS memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan, termasuk pemilihan dan pemberhentian direksi serta komisaris. Oleh karena itu, tidak melaksanakan RUPS adalah kesalahan besar yang dapat mengganggu tata kelola perusahaan.
Menurut aturan, jika jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu maksimal enam bulan, pemegang saham harus mentransfer saham kepada orang lain atau perusahaan harus menerbitkan saham baru. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan legalitas perusahaan.
Kesalahan Kelima: Tidak Menyelesaikan Dokumen dan Izin Tempat Usaha
Sebelum mengajukan pendirian PT, pengusaha harus memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti NIK pemilik dan manajemen perusahaan, NIB, NPWP, serta anggaran dasar. Selain itu, pengusaha juga harus memperhatikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) terutama jika bisnis berada di Jakarta.
RTRW merupakan bagian dari rencana tata ruang yang menjadi dasar penerbitan izin bangunan. Saat ini, RTRW juga menjadi salah satu syarat dalam pendirian usaha melalui OSS-RBA yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021. Pengusaha harus memastikan bahwa tempat usaha mereka sesuai dengan ketentuan RTRW agar tidak menghadapi kendala hukum.
Tips Menghindari Kesalahan dalam Pendirian PT
Untuk memastikan proses pendirian PT berjalan lancar, pengusaha dapat mengikuti beberapa tips berikut:
-
Pelajari Aturan dan Persyaratan
Pastikan Anda memahami seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 dan UU Cipta Kerja. Juga, pahami aturan tentang KBLI dan RTRW. -
Konsultasi dengan Ahli Hukum
Jika ragu, konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris yang berpengalaman. Mereka dapat membantu Anda menghindari kesalahan dan memastikan proses berjalan sesuai aturan. -
Gunakan Layanan Digital
Manfaatkan layanan digital seperti DiBA (Digital Business Assistant) atau DiLA (Digital Legal Assistant) untuk mempermudah proses administrasi dan pengelolaan bisnis. -
Pastikan Dokumen Lengkap
Pastikan semua dokumen seperti NIB, NPWP, dan anggaran dasar sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. -
Lakukan RUPS Secara Berkala
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap optimal.
Kesimpulan
Pendirian PT adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Namun, banyak kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengusaha. Dengan memahami aturan, mempersiapkan dokumen dengan lengkap, dan menghindari kesalahan dalam pemilihan bidang usaha, besaran modal, komposisi pemegang saham, serta tidak melaksanakan RUPS, pengusaha dapat memastikan bisnisnya berjalan dengan baik dan legal.
Jika Anda ingin memulai usaha dengan cepat dan aman, Anda dapat menggunakan layanan profesional seperti KontrakHukum.com. Mereka menawarkan berbagai layanan untuk membantu pengusaha dalam pendirian PT, perizinan, pajak, dan hukum. Dengan dukungan dari ahli hukum dan notaris yang berpengalaman, proses pendirian PT akan lebih mudah dan efisien.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi KH Services – PT Establishment atau hubungi kami melalui Ask KH.
